INDOPOSCO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi isu KTP Warga Jakarta yang dicatut untuk mendukung bakal pasangan calon independen yang maju pada Pemilihan Gubernur Jakarta. Ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta segera mengusut hal tersebut.
“Pihak yang terkait tentu saja harus meluruskan kemudian menjelaskan kalau memang itu benar ya sampaikan itu, kalau itu salah ya sampaikan kan nanti ada KPU dan KPUD yang memproses,” ujar Puan menjawab pertanyaan wartawan sebagaimana dikutip pada Minggu (18/8/2024).
Kasus tersebut mencuat dari akun media sosial milik Raisa Rifat di X. Raisa merasa kaget dihampiri oleh petugas KPU yang ingin melakukan verifikasi faktual karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya tercantum sebagai pendukung pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai syarat mendaftar di Pilgub Jakarta 2024, melalui jalur independen.
Ternyata kasus serupa banyak dialami oleh warga Jakarta lainnya, termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengungkapkan KTP kedua anaknya, adik serta sejumlah kerabatnya telah dicatut senagaimana diungkap dari cuitan di media sosial X.
Puan kemudian mengingatkan agar Pemilu dijalankan dengan jujur, adil, bebas dan rahasia.
“Ya mengimbau ke seluruh pihak untuk bisa menjalankan Pilkada ke depan itu dengan sebaik-baiknya, jujur, adil, bebas, dan rahasia,” terang perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.
Imbauan Puan tersebut sejalan dengan pidatonya dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI pasa 16 Agustus 2024.Di Sidang Bersama itu, ia menekankan proses pemilu tahun 2024 yang dinilai harus menjadi autokritik (koreksi diri).
Puan mengatakan, Pelaksanaan Pemilu, bagi rakyat adalah pesta demokrasi di mana rakyat dianggap menjadi penting. Ia menyebut, ada banyak peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 lalu. Berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada Pemilu 2024 dinilai harus menjadi koreksi diri bagi semua.
Selain di sidang bersama, Puan juga menyampaikan pidato di rapat paripurna masa persidangan pertama tahun 2024-2025 DPR. Dalam rapat paripurna itu, Presiden Joko Widodo sekaligus menyampaikan Pengantar Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.
Di pidatonya, Jokowi memaparkan target pemerintah berikutnya untuk menekan pengangguran terbuka hingga kemiskinan. Di tahun 2025 sendiri tingkat pengangguran ditetapkan di level 4,5-5 persen dan angka kemiskinan di rentang 7-8 persen.
Sementara itu, rasio gini dalam kisaran 0,379-0,382 dan Indeks Modal Manusia (IMM) pada level 0,56. Ini merupakan target rencana kerja pertama bagi Prabowo Subianto selaku presiden terpilih yang akan menjabat mulai Oktober 2024.
Puan menilai target Pemerintah yang disampaikan Jokowi itu masih realistis. Ia juga menyampaikan dalam masa transisi ini RAPBN masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih nantinya.
“Ya ini masa transisi jadi apa yang disampaikan oleh presiden oleh pak Jokowi tadi realistis untuk bisa dilakukan karena memang pembahasannya kan sudah dilakukan dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang lalu masih sesuai dengan aturan yang ada,” jelas Puan.
“Tahun depan itu masih dimungkinkan untuk kemudian pemerintahan baru atau presiden baru mengubah semua program-program yang sudah disetujui pada peta APBN sekarang,” sambung mantan Menko PMK itu.
Puan juga memberikan apresiasi kepada 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden RI Ma’aruf Amin. Ia menilai, Pemerintahan Jokowi sudah berusaha semaksimal mungkin.
“Apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan sekarang 10 tahun ini saya rasa sudah berusaha semaksimal mungkin sebaik mungkin untuk bisa mensejahterakan rakyat dan kemudian membesarkan Indonesia,” ungkap Puan.
Puan mengatakan, setiap pemerintahan tidak mungkin dijalankan dengan sempurna. Namun pasti para pemimpinnya sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia.
“Namun tidak ada pemerintahan yang sempurna jadi kita apresiasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya buat 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma’aruf ini sudah melakukan hal yang terbaik untuk Indonesia,” pungkas Puan. (dil)
