INDOPOSCO.ID – Dewan Pakar Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI), Profesor Dietriech G. Bengen mengatakan rencana zonasi dan tata ruang laut bersifat urgent. Hal itu disampaikan saat pelantikan para pengurus HAPPI periode 2023-2028 di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (27/7/2024).
“Penataan ruang laut ini sifatnya sangat urgent, karena laut ini dianggap milik bersama dan rezim yang berlaku adalah open acces. Dengan adanya zonasi dan tata ruang maka yang open acces tadi menjadi manage acces, agar supaya siapa pun yang memanfaatkan betul-betul dimanfaatkan dengan optimal,” ucap Prof Dietriech dengan tegas.
Lewat pengukuhan para pengurus baru, guru besar IPB tersebut berharap, peran HAPPi akan terus memberikan kontribusi positif dalam mendampingi daerah dalam membuat tata kelola ruang laut.
Sebelumnya, Dr Rasman Manafi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum HAPPI periode 2023-2028 dalam Kongres Nasional HAPPI ke-IV tahun 2023 yang diselenggarakan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kota Pontianak, pada Senin 27 November 2023.
Selain ketua umum, Kongres Nasional HAPPI ke-IV juga menetapkan Syarif Iwan Taruna Alkadrie sebagai sekretaris jenderal.
Pelantikan pengurus HAPPI periode 2023-2028 yang didukung PT Pertamina Patra Niaga, berlangsung dengan seminar naisonal.
Usai pelantikan, Rasman mengajak para pengurus HAPPI berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia terutama penetapan kebijakan dalam 5 bahkan 20 tahun ke depan.
“Mainstream pembangunan kelautan dan maritim itu menjadi arus utama dalam pembangunan kita ke depan. Jadi HAPPI harus ada dan memang perannya sangat ditunggu,” kata Rasman saat pelantikan.
Dalam kesempatan itu, Rasman menekankan, jika bicara penataan ruang, saat ini tidak lagi terpisah antara tata ruang darat dan laut. Tata ruang darat dan laut butuh terintegrasi. Sebab, jika tidak selaras akan terjadi konflik.
Oleh sebab itu, terkait ruang sudah terintegrasi dalam satu dokumen. Misalnya di daerah, sudah dalam satu peraturan daerah.
Terlait itu, menurut Rasman, HAPPI adalah miniatur sesungguhnya integrasi disiplin ilmu.
“Di sini kesempatan HAPPI untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu dan kepakarannya. Bagaimana mengintegrasikan pemanfaatan yang ada di darat dan di laut bisa bersinergi, tidak konflik bahkan menurunkan kualitas sumberdaya,” katanya.
Lebih lanjut Rasman mengatakan, program HPPI ke depan pertama memastikan sertifikasi keahlian. Dia berharap dalam waktu dekat ahli pesisiran yang dinaungi HAPPI bisa terwujud meski membutuhkan energi, waktu dan perhatian yang juga amanah dari pengurus sebelumnya.
“Kedua, diharapkan peran HAPPI bisa tampil baik di tingkat nasional maupun di daerah. Kalau kita sudah punya standar keahlian, maka dengan keahlian itu harus dapat mendampingi pemerintah baik pusat maupun daerah bahkan sampai ke level swasta yang menyiapkan dokumen pengelolaan pesisirnya,” katanya.
“Ketiga tentu kolaborasi itu yang sekarang sedang kita gagas, dalam waktu dekat kita akan memulai berkolaborasi dengan organisasi sejenis. Karena tidak mungkin kita bicara misalnya pengolahan hasil laut kalau misalnya kita tidak bicara bagaimana mengkonservasi laut.”
“Tidak mungkin kita bicara bagaimana mengkonversi laut kalau kita tidak kendalikan daya dukung yang ada di laut. HAPPI memiliki keahlian di situ, kita akan coba masuk.”
Lalu bagaimana harapan HAPPI terkait pemerintahan baru saat ini? Rasman mengungkapkan bahwa kinerja HAPPI berorientasi panjang ke depan.
“Masa pergantian ini kan sesungguhnya akan terus berlangsung setiap lima tahun, akan ada perubahan di daerah dan pusat. Dalam pandangan kami di HAPPI masa ini sangat penting karena kita akan merencanakan pembangunan 20 tahun ke depan.”
Lebih lanjut, HAPPI tidak melakukan perencanaan atau pemanfaatan atau pengendalian sampai monitor, hanya selesai dalam satu periode.
Sebagai contoh, kata dia, di laut itu cepat sekali berubahnya, kalau tahun ini bisa satu daerah ditetapkan sebagai kaw8asan konservasi, bisa jadi berubah misalnya karena ada insiden tumpahan minyak dari kapal.
Seban, untuk memperbaiki laut tersebut tidak selesai dalam satu periode bahkan 20 tahun.
“Nah HAPPI harus masuk di situ, HAPPI sangat strategis untuk memainkan perannya masuk memberikan narasi-narasi kebijakan dalam dokumen perencanaan baik di pusat maupun daerah, 5 bahkan 20 tahun ke depan,” katanya. (ney)
