INDOPOSCO.ID – Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyampaikan bahwa mereka telah menerima sejumlah keluhan dari orang tua mengenai kendala dalam proses pengambilan ijazah kelulusan anak-anak mereka dari sekolah swasta.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mengungkapkan bahwa penahanan ijazah tersebut terjadi karena kesulitan finansial orang tua dalam membayar biaya sekolah.
“Situasi lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa di Jakarta yang bersekolah di sekolah swasta terpaksa menghentikan pendidikannya,” katanya dalam keterangan Selasa (16/7/2024).
Selain itu, kata Jhonny, banyak sekolah swasta menahan ijazah kelulusan siswa mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) karena tunggakan biaya pendidikan yang belum terbayar.
“Kami prihatin karena banyak siswa yang terkena dampak penahanan ijazah berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak berhasil diterima di sekolah negeri,” ujarnya.
Di sisi lain, sekolah negeri, terutama yang dianggap favorit, cenderung didominasi oleh siswa dari keluarga mampu.
“Hal ini menunjukkan ketimpangan akses pendidikan antara siswa dari keluarga berada dan kurang mampu di Jakarta,” ungkapnya.
Masalah ini mengakibatkan banyak anak di Jakarta terpaksa menghentikan pendidikan mereka meskipun pemerintah telah mewajibkan 12 tahun pendidikan.
Ia menyatakan pihaknya telah mengajukan keluhan ini kepada Pemprov DKI Jakarta agar Dinas Pendidikan dapat memberikan bantuan untuk menebus ijazah siswa yang terkena dampaknya.
“Keluhan yang diterima sangat banyak, dan hal ini juga menjadi perhatian bagi anggota DPRD lainnya,” kata dia.
Ia juga menegaskan, Komisi E DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji kemungkinan implementasi sekolah swasta gratis yang ditujukan bagi siswa tidak mampu di Jakarta.
“Sekolah swasta yang diharapkan dapat membantu warga kurang mampu bukanlah sekolah elit, melainkan sekolah-sekolah swasta skala kecil di mana masalah penahanan ijazah sering terjadi,” pungkasnya. (fer)
