INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Abdul Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah untuk lebih serius menangani masalah judi online yang semakin meresahkan terjadi di Indonesia. Ia pun mendukung upaya pelacakan dan penghapusan semua konten serta situs judi online secara sistematis.
Menurutnya, hal yang juga penting dilakukan adalah dengan membenahi serta mencari celah yang masih terbuka.
“Saya kira pemerintah harus lebih serius menangani masalah ini. Sudah waktunya revolusi siber. Yang paling penting adalah konten dan website judi online harus dilacak, lalu blokir. Saya kira muaranya di situ. Lalu benahi juga semua celah yang masih terbuka,” kata Cak Imin sapaan akrabnya, melalui rilisnya kepada wartawan, Jumat (28/6/2024).
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu mengakui kasus judi online semakin memprihatinkan. Pasalnya, situs judi online menyusupi situs-situs pemerintah. Ia menilai peristiwa seolah menunjukkan betapa lemahnya keamanan siber pemerintah.
“Meskipun penyusupan (situs judi online) itu hanya terpampang di halaman depan situs, tapi itu cukup merusak citra pertahanan siber kita secara keseluruhan. Jadi, saya tegaskan, ayo pemerintah benar-benar serius merevolusi siber kita,” tuturnya.
Selain itu, dirinya juga mengapresiasi temuan Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) bahwa ada 1.000 orang wakil rakyat di lembaga legislatif DPR hingga DPRD terlibat judi online.
“Saya kira ini (temuan PPATK) jadi warning kita bersama, betapa judi online ternyata sudah masuk ke semua lini instansi. Saya apresiasi PPATK, dan memang harus diungkap semua, siapa saja yang jadi korban judi online, siapa bandarnya, lokasinya di mana,” tandasnya.
Sementara, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyampaikan anggota dewan yang terlibat judi online dapat diproses etik melalui MKD DPR.
Dia pun meminta agar PPATK yang sebelumnya menyebut ada seribu orang anggota DPR, DPRD, dan Kesetjenan bermain judi onlineonline agar membuka datanya dan menyampaikan hasil laporan pemeriksaannya untuk diserahkan kepada Komisi III.
“Yang nantinya setelah menjadi laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada Komisi III DPR. MKD juga berhak memanggil siapa pun kalau nanti misalnya menikmati,” kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini. (dil)
