INDOPOSCO.ID – Tim Teknis National Logistics Ecosystem (NLE) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan lembaga survei independen dari Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) mengadakan diseminasi survei efektivitas layanan NLE. Kegiatan tersebut terlaksana di Kantor Pusat Bea Cukai, Rabu (4/6).
“Kegiatan ini merupakan rangkaian monitoring dan evaluasi layanan NLE yang saat ini telah diimplementasikan di 46 pelabuhan Indonesia,” ungkap Ketua Pelaksana Harian Tim Teknis NLE, Rudy Rahmaddi.
Dari hasil survei yang dilakukan oleh Prospera pada tahun 2023, tercatat bahwa kehadiran layanan NLE mampu mendorong efisiensi waktu dan biaya, serta lebih jauh lagi mampu mendorong peningkatan efisiensi ekosistem logistik nasional untuk daya saing perekonomian tingkat global.
Pada diseminasi tersebut, Prospera menyampaikan bahwa Survei Efektivitas Layanan NLE tahun 2023 dilakukan di 14 pelabuhan nasional, dengan sampel populasi sebanyak 1.393 responden. Hasil survei menunjukkan adanya efisiensi waktu yang dihasilkan (dibandingkan dengan proses sebelumnya) pada layanan delivery order (DO) online sebesar 40.3%, surat penyerahan peti kemas (SP2) online sebesar 47.0%, SSm Quarantine Customs (QC) sebesar 73.4%, SSm Pengangkut sebesar 21.6%, dan SSm Perizinan sebesar 56.4%.
Selain penghematan waktu, juga diikuti dengan penghematan biaya pada layanan delivery order (DO) online sebesar 25.7%, surat penyerahan peti kemas (SP2) online sebesar 32.4%, SSm Quarantine Customs (QC) sebesar 46.1%, SSm Pengangkut sebesar 45.5%, dan SSm Perizinan sebesar 97.8%.
Penilaian efisiensi ini juga terkonfirmasi dari testimoni para pengguna layanan, yang menyatakan bahwa layanan NLE membantu perusahaan bekerja lebih efektif dan efisien, baik dari sisi waktu maupun biaya.
Efisiensi yang terjadi merupakan bentuk komitmen program NLE untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi. Terutama pada operasional proses bisnis layanan pemerintah dan jasa kepelabuhanan, seperti layanan kedatangan/ keberangkatan kapal, layanan kepabeanan, layanan keimigrasian, layanan karantina, dan layanan kepelabuhanan.
Dari aspek yang lebih makro, salah satu hasil yang terlihat adalah penurunan biaya logistik nasional yang semula mencapai 24.64% pada tahun 2013 kemudian turun menjadi 14.29% pada tahun 2024 berdasarkan tabel Bapennas dan ditargetkan akan menjadi 8% pada tahun 2045. HaI ini memberikan optimisme bahwa program perbaikan logistik saat ini berjalan pada arah yang tepat.
Namun demikian, PROSPERA juga memberikan catatan dan rekomendasi konstruktif terhadap area dan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan untuk penyempurnaan layanan. Catatan-catatan perbaikan tersebut antara lain terkait keandalan sistem, kualitas sosialisasi layanan, peningkatan layanan customer service, dan tantangan peningkatan utilitas yang dinilai masih belum optimal.
“Kita tidak boleh berpuas diri dengan beberapa pencapaian positif yang telah dicapai, mengingat negara lain terus berlomba meningkatkan kinerja logistiknya. Data ADB menunjukkan Indonesia mengalami peningkatan kinerja logistik. Namun ternyata cost logistic kita masih menjadi yang tertinggi di kawasan, karena peningkatan kinerja logistik negara kompetitor yang lebih baik,” ujarnya.
Rudy juga menegaskan bahwa semangat kolaborasi, komitmen, dan kerja bersama lintas kementerian/lembaga dan juga pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan untuk mengembangkan ekosistem logistik nasional yang sehat dan kompetitif.
Kegiatan diseminasi ini sendiri adalah bentuk kolaborasi para pelaku ekosistem logistik di Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain perwakilan kementerian/lembaga, yaitu Sekretariat Kabinet, Kementerian Bidang Perekonomian, Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenkeu (Ditjen Bea dan Cukai dan LNSW), Kemenhub (Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara), Kemendag (Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri), Badan Karantina Indonesia, Ditjen Imigrasi, Bappenas, dan Pelindo. Hadir juga perwakilan Asosiasi di bidang logistik antara lain ALFI, INSA, IATA, APJP, ADB, ASDEKI, APTRINDO, APKB serta beberapa perusahaan pengguna jasa pelaku logistik. (ipo)
