INDOPOSCO.ID – Setara Institute bersama Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparasi, Inklusi, dan Demokrasi (Aspirasi) meyakini, ekosistem toleransi dan inklusi di setiap provinsi dan kabupaten/kota adalah penyangga utama pembangunan inklusif.
Hal tersebut memastikan semua kelompok masyarakat, terutama kelompok marjinal terlindungi tidak ada yang tertinggal dalam proses dan penikmat pembangunan.
Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute Sayyidatul Insiyah mengatakan, dalam menumbuhkan ekosistem toleransi dan inklusi, dibutuhkan tiga jenis kepemimpinan yang saling bersinergi.
Pertama, kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan birokrasi (bureaucratic leadership) dan kepemimpinan sosial (societal leadership) yang bekerja dengan software tata kelola pemerintahan yang inklusif (inclusive governance).
“Langkah awal membangun tata kelola pemerintahan inklusif, ini dimulai dengan komitmen calon pemimpin politik didukung oleh birokrasi dalam perencanaan pembangunan,” kata Sayyidatul dalam dialog untuk menyampaikan aspirasi pembangunan inklusif, Jumat (31/5/2024).
Kegiatan itu dihelat di Provinsi Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, dengan mengundang bakal calon gubernur, tokoh-tokoh potensial maju dalam Pilkada dan beberapa figur di daerah.
Berbagai hasil riset Setara Institute menunjukkan masih minimnya upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok marjinal.
Apalagi terjadi berbagai produk hukum serta tindakan hukum diskriminatif terhadap kelompok marjinal, terutama minoritas SARA, ragam gender dan orientasi seksual, masyarakat adat, disabilitas, hingga perempuan.
“Menunjukkan bahwa agenda dan kebutuhan kelompok marjinal ini masih belum diketengahkan sebagai isu bersama dalam agenda pembangunan,” tuturnya.
“Persoalan kurangnya transparansi, serta partisipasi terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan kelompok marjinal masih terjadi,” tambahnya.
Lebih dari 150 pemimpin dan/atau perwakilan organisasi masyarakat sipil hadir dalam dialog kebijakan pada 29-30 Mei 2024 di Aceh, Bandung, dan Makassar menyampaikan aspirasi perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia, terutama pada kelompok marjinal. (dan)
