INDOPOSCO.ID – Guna melakukan percepatan dalam pembangunan rumah susun (Rusun) bagi masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak hanya berpaku pada mekanisme tender saja, tapi juga melalui e-purchasing katalog elektronik. Adanya Pelaksanaan e-purchasing melalui katalog elektronik merupakan sebuah terobosan dalam keterbukaan, transparansi serta efisiensi waktu dalam pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan Rusun.
“Kami (Kementerian PUPR-red) terus melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di bidang perumahan khususnya Rusun saat ini tidak lagi hanya berpaku pada mekanisme tender saja, tapi juga melalui e-purchasing katalog elektronik,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat memberikan sambutan pada kegiatan “Workshop Pelaksanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Rumah Susun” di Bali, Senin (20/5/2024).
Iwan menerangkan, terobosan di sektor pembangunan Rusun tersebut tentunya tidak luput dari risiko-risiko yang akan terjadi. Untuk mengantisipasi hal itu, dirinya meminta seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan untuk melaksanakan prinsip 7T yakni tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat administrasi, tepat manfaat, tanpa temuan dan tanpa pengaduan.
Lebih lanjut, Iwan menambahkan, dirinya berharap melalui pelaksanaan melalui e-purchasing dapat terus meningkat dan mengakomodir lebih banyak desain Rusun seperti asrama dan wisma. Selain itu, kualitas penyelenggaraan Rusun dapat terus ditingkatkan, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengacu pada pengaturan, sehingga kedepan pelaksanaan pembangunan rumah susun dapat terlaksana dengan optimal.
Untuk mempermudah proses e-katalog tersebut, imbuhnya, sejak tanggal 20 Februari 2024 lalu telah terbit Surat Edaran terkait Pelaksanaan E-Purchasing khusus di bidang Perumahan. Salah satunya di bidang Rusun yang terdiri dari bangunan fisik dan mebel sebagai tindak lanjut terbitnya SE Menteri PUPR Nomor 09 tahun 2023 tentang Pedoman Pendampingan dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing.
“Saya harapkan pelaksana dapat lebih kritis terhadap penawaran produk dengan menuntut layanan informasi yang lengkap dan jelas tentang produk-produk yang ditayangkan penyedia, serta lebih cermat terhadap kewajaran harga dan kesesuaian kualitas yang ditayangkan oleh penyedia jasa,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Iwan juga memperhatikan sejumlah hal dalam pelaksanaan pembangunan Rusun. Pertama, penerapan prototipe rumah susun yang tujuan utamanya adalah agar rancangan desain dan kualitas Rusun yang terbangun di berbagai daerah di Indonesia tidak berbeda-beda, serta efisien secara waktu dan biaya.
Saat ini juga terdapat penyesuaian prototipe selain pada struktur bawah seperti layout unit, dan stuktur atas perlu dikonsultasikan dan dibahas secara berjenjang agar perubahannya tidak berdampak pada aspek-aspek fungsi dan keandalan bangunan misalnya aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
Kedua, diperlukan percepatan penyelesaian paket-paket Rusun yang saat ini masih berjalan baik melalui e-purchasing maupun tender. Ketiga, memastikan kualitas kinerja penyedia jasa sesuai dengan KAK, serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara ketat dan berkala dan ke empat, meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan baik itu Direktorat, Balai, Satker, PPK, dan Pengawas seperti Manajemen Konstruksi (MK) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Rusun.
“Pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing ini erat kaitannya dengan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tidak hanya perlu diterapkan terhadap komponen materialnya saja tapi juga alat dan tenaga kerja,” harapnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Edward Abdurrahman, Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto Sukahar, Kepala Satgas Peningkatan Kualitas Bangunan dan Percepatan Penghunian Perumahan (PKBP2P), Para Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P), Para Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Perumahan. (srv)
