INDOPOSCO.ID – Amerika Serikat melakukan pembatasan visa baru bagi para pejabat dan mantan pejabat Suriah serta individu lain yang dituduh terlibat dalam penindasan terhadap warga Suriah melalui kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan, Menteri Luar Negeri Antony Blinken sudah memberlakukan pembatasan visa kepada 10 pejabat Pemerintah Suriah dan anggota keluarga dekat mereka karena terlibat dalam pelanggaran HAM serius.
“Kami tak akan menormalisasi hubungan dengan rezim Assad jika tidak ada kemajuan otentik menuju solusi politik jangka panjang yang sejalan dengan UNSCR 2254,” kata Miller seperti dilaporkan Anadolu, Sabtu (30/3/2024).
Miller menambahkan pembatasan baru tersebut melengkapi pembatasan visa yang telah diumumkan sebelumnya yang menargetkan 11 pejabat rezim Suriah dan keluarga dekat pada Desember 2023. Ia menegaskan bahwa AS akan terus mengupayakan dan menerapkan pembatasan visa.
“Kami menegaskan kembali dukungan kami yang tak tergoyahkan untuk rakyat Suriah, termasuk tuntutan damai mereka atas kebebasan dan martabat,” ucapnya.
Tahun ini menandai peringatan 13 tahun pemberontakan rakyat pada 15 Maret 2011 yang dimulai ketika sekelompok siswa sekolah dasar di kota Daraa, Suriah, menuliskan slogan-slogan anti-Bashar al-Assad di dinding sekolah.
Perang saudara yang terjadi kemudian merenggut nyawa ratusan ribu warga sipil. Para pejabat PBB telah mendokumentasikan kejahatan perang termasuk penggunaan senjata kimia, kelaparan, deportasi, blokade, penangkapan sewenang-wenang, dan penyiksaan.
Menurut Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR), lebih dari 14 juta warga Suriah terpaksa meninggalkan rumah, sementara 7,2 juta orang masih menjadi pengungsi internal di negara tersebut.
Padahal sebelum 2011, Suriah memiliki populasi sekitar 22-23 juta jiwa. Turki menampung sekitar 3,7 juta orang, lebih banyak dibandingkan negara lain mana pun di dunia. (wib)
