INDOPOSCO.ID – Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menekankan bahwa sumber anggaran untuk program makan dan susu siang gratis masih menjadi perdebatan hingga saat ini.
“Belum ada kejelasan terkait besaran anggaran dan sumber alokasi untuk program makan dan susu siang gratis. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai pendanaan program tersebut, padahal program makan dan susu siang merupakan inisiatif utama dari capres Prabowo – Gibran (Capres Pragib),” katanya dalam keterangan yang diterima INDOPOS.CO.ID pada Kamis (7/3/2024).
Menurutnya, dalam wacana yang berkembang, terdapat saran untuk mengalokasikan sumber anggaran program makan dan susu siang gratis melalui pemotongan subsidi BBM, Dana BOS, atau bahkan dari cukai rokok.
“Namun, hingga saat ini, pihak Pragib masih terkendala dalam menentukan pilihan terkait asal-usul anggaran tersebut. Bahkan, ada kecenderungan untuk mengelola program tersebut melalui lembaga setingkat Menteri agar dapat langsung mendapatkan alokasi dari APBN,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, terdapat usulan untuk mengalokasikan sumber anggaran program makan dan susu siang gratis dengan memotong dari anggaran Polri atau kepolisian yang saat ini mencapai Rp.117,4 Triliun pada tahun 2024.
“Alasan di balik usulan ini adalah karena kinerja kepolisian dinilai buruk dalam menangani berbagai kasus yang melibatkan masyarakat, seperti kasus barang yang “digadaikan” yang seringkali tidak tuntas dan berjalan lambat,” tandasnya.
Ia menjelaskan, anggaran yang besar seharusnya dapat mendukung kepolisian untuk lebih gesit dan cepat menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya, sejalan dengan motto mereka “mengayomi dan melindungi masyarakat.”
“Namun, banyak kasus yang tidak terselesaikan dengan baik, seperti kasus suap PPPK Madina 2023 di Polda Sumut, serobotan tanah di KM 13-16 Desa Sungai Gelam di Polda Jambi, dan proyek pembangunan jalan dan jembatan Bojonggede-Kemang (Bomang) di Polda Jawa Barat,” jelas dia.
Sebagai respons terhadap kinerja yang dianggap kurang optimal, disarankan agar alokasi anggaran kepolisian dipangkas untuk mendukung program makan dan susu gratis, sehingga tidak mengganggu anggaran dan program lembaga lain.
“Terlebih, terdapat kritik terhadap fokus kepolisian yang cenderung lebih banyak pada sektor politik daripada sektor keamanan,” pungkasnya. (fer)
