INDOPOSCO.ID – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, menyatakan bahwa persaingan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 semakin menarik perhatian.
Ada empat tokoh yang berpotensi sebagai calon gubernur (cagub) dengan latar belakang yang beragam yaitu Komjen (Purn) Dharma Parengkun, mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan anggota DPR RI Ahmad Sahroni.
Salah satunya adalah sosok yang merupakan pensiunan anggota Polri dengan prestasi gemilang, mencapai pangkat jenderal bintang tiga.
Selain itu, terdapat figur yang dikenal sebagai “sultan” karena kekayaannya yang luar biasa, meskipun bukan berasal dari kesultanan tertentu.
Tak ketinggalan, mantan kepala daerah juga ikut serta dalam arena politik ini, dengan klaim bahwa mereka telah mendapatkan mandat dari partai politik yang memberikan dukungan.
“Tiga dari empat nama tersebut sudah menjadi isu yang beredar, kecuali nama Pak Dharma Pangrekun. Ada kemungkinan bahwa akan muncul nama-nama baru dalam lingkup politik,” ungkapnya kepada indopos.co.id pada Minggu (25/2/2024).
Mengenai isu-isu tersebut, terlihat bahwa Ridwan Kamil, Zaki, dan Sahroni belum banyak bersuara, mungkin karena mereka sedang fokus untuk mendapatkan dukungan dari partai politik.
“Hal tersebut memerlukan perjuangan tersendiri. Jangan lupa, dalam pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta, terdapat kewenangan yang melibatkan Wakil Presiden terkait urusan DKI,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa peran gubernur tidak lagi menjadi tokoh sentral, melainkan harus aktif berkoordinasi dengan wakil presiden.
“Saya menyarankan para calon gubernur untuk mengembangkan konsep megapolitan, yang mencakup Jabodetabek sebagai satu kesatuan administrasi,” jelas Zaki.
Ia menuturkan bahwa permasalahan seperti kemacetan, sampah, dan banjir selalu melibatkan wilayah-wilayah di sekitarnya.
Penataan di Bogor dan Depok, misalnya, dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah banjir kiriman yang masuk ke Jakarta.
Dalam hal pengelolaan sampah, diperlukan sinergi yang lebih baik antara Jakarta dan Bekasi. Sebagian besar sampah Jakarta berakhir di Tempat Pembuangan Akhir Barat Gebang. Jika koordinasi tidak optimal, dapat dipastikan Jakarta akan dikepung oleh tumpukan sampah.
“Penting untuk memulai dialog dengan warga dan menjelaskan tawaran solusi atas masalah-masalah sosial ekonomi di Jakarta,” pungkasnya. (fer)
