INDOPOSCO.ID – Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Tory Kristianto menyatakan kesiapan Polda Metro Jaya dalam mendukung pendistribusian logistik hingga tingkat kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjelang Pemilu 2024 di DKI Jakarta.
“Polda, Polres, dan seluruh jajaran siap membantu proses pendistribusian logistik hingga ke tingkat kelurahan dan TPS,” katanya dalam keterangan Sabtu (27/1/2024).
Tory menjelaskan bahwa nantinya tempat penyimpanan logistik akan dipantau oleh CCTV guna memudahkan pengawasan.
“Untuk memastikan distribusi logistik berjalan lancar, Sabhara, Brimob, dan Polair akan dikerahkan jika ada penyeberangan ke Pulau Seribu,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya akan melakukan peninjauan ulang terhadap tempat-tempat penyimpanan logistik yang dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV) maupun yang tidak.
“Demi mempermudah proses pengawasan,” tegasnya.
Selanjutnya, Polda Metro Jaya juga akan mendirikan posko induk di Biro Ops Polda Metro Jaya dan posko taktis di lokasi yang dianggap rawan sebagai langkah antisipasi.
Oleh karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam menjaga keamanan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Kami meminta KPU DKI untuk menyediakan data jumlah kelurahan yang akurat guna menghindari kebingungan, serta jadwal distribusi surat dan logistik Pemilu 2024,” jelas dia.
KPU Provinsi DKI Jakarta telah menerima total 33.747.852 surat suara, memastikan bahwa logistik akan diserahkan ke lokasi pada H-1 sebelum hari pencoblosan, dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI terkait kesehatan petugas di lapangan.
Di sisi lain, pemerintah Provinsi DKI telah melantik 215.000 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mendirikan pusat komunikasi (command center) untuk memantau seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi DKI Jakarta, dan menyiapkan delapan lokasi TPS di Kepulauan Seribu karena kebutuhan pengawasan khusus.
Selanjutnya, Bawaslu DKI Jakarta akan memastikan pendistribusian logistik, jumlah, kualitas, dan hal-hal lainnya dari lokasi awal hingga ke tingkat kecamatan.
Senada dikatakan Badan Intelijen Negara di daerah (Binda) DKI Jakarta KBP Wisnu. Ia menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengamanan saat membuka kunci kotak suara, diperlukan partisipasi warga untuk membantu dalam pengawasan.
“Siapa pun diperbolehkan berada di sekitar lokasi tersebut saat proses membuka kunci, dengan syarat harus ada minimal dua orang saksi untuk memastikan adanya peran aktif masyarakat dalam pengawasan,” pungkasnya. (fer)
