INDOPOSCO.ID – Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, yang tak kunjung dibahas DPR dalam rapat Paripurna. Padahal, jika berkomitmen pemberantasan korupsi seharusnya sudah disahkan.
Seharusnya, tidak ada alasan yang berlarut-larut untuk mengesahkan payung hukum tersebut. Apalagi saling menyalahkan antara eksekutif dengan legislatif.
“Maka kalau komitmennya ada, ya turun. Tidak bisa kemudian kita hanya ngelempar-lempar, itu salahmu, ini salah sini, kemudian tidak dikerjakan,” kata Ganjar usai menghadiri forum dialog penguatan antikorupsi di KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Menurutnya, perlunya pendekatan sistematis yang dilakukan untuk menemukan dan memecahkan masalah atau troubel shooter ihwal hal tersebut.
“Kalau tidak dikerjakan, didorong. Itulah butuhnya trouble shooter untuk itu,” ujar Ganjar.
Ia memahami dinamika pembuatan regulasi di parlemen. Mengingat pernah menjadi menjadi DPR periode 2004–2009 dan 2009–2013. Sementara Mahfud MD periode 2004-2008 menjadi anggota dewan.
“Setiap pembentukan pasti ada lobi. Saya dan pak Mahfud pernah di badan legislasi, kita mengerti caranya,” imbuhnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendorong agar Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, dapat segera diselesaikan.
“Menurut saya, undang-undang perampasan aset tindak pidana ini penting segera diselesaikan, karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera,” ucap Jokowi pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023, di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (12/12/2023). (dan)
