INDOPOSCO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan portal nasional yang menyelaraskan tiga layanan utama bagi warga negara, mulai dari Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital, hingga sistem pembayaran digital.
“Ini mencakup digital ID, pertukaran data, dan layanan pembayaran digital,” katanya kepada wartawan, Rabu (3/1/2024).
Anas mengungkapkan bahwa sejak pagi, ia telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga untuk membahas portal layanan tersebut.
Pertama, rapat dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait KTP digital. Kemudian, rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Besok, rencananya akan ada rapat dengan Menko Perekonomian terkait digital payment.
“Dan besok juga akan diadakan rapat dengan Menteri BUMN terkait transformasi Peruri, di mana BUMN akan menjadi GovTech (Government Technology) di lokasi tersebut, dengan harapan bahwa nantinya portal nasional akan menjadi tanggung jawab Menkominfo,” ujarnya.
Anas menambahkan bahwa Menkominfo Budi Arie Setiadi akan bertanggung jawab terkait interoperabilitas data.
“Di sisi lain, KemenPAN-RB akan mendorong percepatan portal administrasi pemerintahan dengan mengintegrasikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN),’ imbuhnya.
Harapannya, beberapa rencana kerja dasarnya dapat selesai dalam minggu ini. Anas juga menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah meminta KemenPAN-RB untuk berkoordinasi dengan K/L lain, termasuk Kominfo sebagai sesama pembina tim koordinasi pemerintah berbasis elektronik.
“Indonesia memasuki babak baru dengan adanya GovTech yang akan dioperasionalkan dalam waktu dekat,” kata Anas.
Senada dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie. Ia menyatakan bahwa transformasi digital di Indonesia menjadi suatu keharusan.
“Oleh karena itu, implementasi e-government atau pemerintahan digital dianggap esensial untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat,” jelas Budi.
Budi Arie menekankan pentingnya pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan cepat dalam menghadapi dinamika masyarakat yang semakin tinggi.
“Terutama dalam isu-isu strategis seperti pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya. (fer)
