INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Rani Mauliani menyatakan bahwa kegaduhan muncul karena tidak ada sosialisasi terlebih dahulu terkait kebijakan pungutan biaya sewa bagi warga eks Kampung Bayam yang tinggal di Rusun Nagrak.
“Sepanjang yang saya ketahui, beberapa waktu lalu saya berbincang-bincang dengan teman-teman dari Komisi D mengenai pemberlakuan biaya sewa rusun. Hal ini menimbulkan kegaduhan di kalangan warga rusun karena sebelumnya tidak ada sosialisasi terlebih dahulu mengenai kebijakan tersebut,” katanya dalam keterangan, Jumat (21/12/2023).
Rani menilai bahwa Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberlakukan biaya sewa diinisiasi oleh adanya peningkatan aktivitas pekerjaan beberapa warga.
Meskipun demikian, Rani memberikan saran agar implementasi kebijakan biaya sewa tersebut diulas kembali oleh pemerintah provinsi.
“Memasuki fase pasca-pandemi, Pemerintah Provinsi kemungkinan melihat adanya pemulihan ekonomi di kalangan beberapa warga, sehingga dianggap mampu untuk membayar sewa rusun,” ujarnya.
Meskipun biaya tersebut dapat mendukung operasional rusun. Namun, Rani menekankan perlunya sosialisasi yang lebih efektif dan peninjauan kembali aspek teknis serta jangka waktu implementasi kebijakan, mengingat belum semua lapisan masyarakat telah pulih secara ekonomi.
“Semoga keputusan ini dapat menciptakan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak,” jelasnya. (fer)
