INDOPOSCO.ID – Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk pencegahan stunting di Kota Depok menuai kritik dari masyarakat. Sebab, paket menu yang didistribusikan dianggap ala kadarnya. Dengan nilai rupiah jauh di bawah anggaran yang ditetapkan.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin akan meminta kejelasan atas temuan tersebut. Dalam kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Indonesia, ia sering memantau pelaksanaan program stunting di daerah tersebut.
“Jadi, nanti akan saya coba tanya. Kalau ada laporannya, akan saya tanya di mana dan apa kejadiannya sehingga kualitas makanannya menjadi rendah. Akan terus kita monitor di semua daerah,” kata Maruf Amin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/11/2023).
Pemerintah melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Koordinator Pelaksana di lapangan, terus melakukan pengawasan terhadap implementasi program stunting di berbagai daerah.
“Iya, kita sudah ada anggaran dan kemudian sudah ada korlap lapangannya, yaitu Ketua BKKBN dan seluruh jajaran,” jelasnya.
Namun dengan adanya kasus viral ini, pihaknya tentu akan kembali menekankan kepada tiap-tiap kepala daerah untuk menjalankan standar operasi prosedur (SOP) penanganan stunting yang ada, termasuk agar tidak ada pengurangan anggaran per paket menu.
“Kalau ada di satu tempat ternyata tidak seperti itu (kualitas menu tidak bagus), akan kita lihat, supaya dilakukan tindakan-tindakan, supaya tidak terjadi pengurangan-pengurangan (anggaran) itu,” imbuhnya.
Menu pencegah stunting yang disajikan dengan anggaran Rp18.000 per paket hanya berupa nasi, kuah sop, dan tahu rebus. Dinas Kesehatan Depok telah mengevaluasi program PMT tersebut. (dan)
