INDOPOSCO.ID – Pakar Kebijakan Publik Muhammad Rahmat Yananda menilai bahwa misi ke-8 pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN) cukup menarik, terutama bagi publik yang memiliki jiwa dan pemikiran muda.
Dalam dokumen visi dan misi AMIN yang telah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), misi nomor 8 pasangan AMIN adalah memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan hak asasi manusia (HAM), memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
Menurut Rahmat, publik, khususnya para anak muda, harus menelaah visi dan misi calon presiden.
Dia menyarankan kepada para anak muda agar dukungan yang diberikan kepada para capres berdasarkan transaksi. Transaksinya adalah melalui gagasan yang dituangkan dalam visi dan misi.
“Transaksinya adalah gagasan. Kita secara fisik susah bertemu [dengan capres], juga tidak berinteraksi langsung, tidak buat komitmen. Oleh sebab itu, ikatan yang paling mungkin adalah ketepatan tentang gagasan,” tutur ahli tata kota ini, dalam diskusi yang diselenggarakan AMIN Muda, Minggu (29/10/2023).
Menurutnya, visi dan misi para capres merupakan janji kepada rakyat sebagai pemilih. Selanjutnya, janji ini bisa dievaluasi.
Sementara para anak muda, katanya, memiliki keistimewaan. Seandainya janji politik tersebut tidak dilaksanakan, maka bisa dievaluasi melalui perangkat politik yang tersedia. “Anak muda itu enak, bisa kritik,” ucap ketua Ikatan Alumni UI (Iluni) Universitas Indonesia periode 2019-2022 ini.
Dia menekankan agar para anak muda membaca visi dan misi para capres. “Baca dulu gagasannya dalam visi misi, kemudian anda bersepakat dengan gagasan itu. Misalnya janji untuk perubahan. Jadi jangan terjebak pada sosok orangnya (capres) jangan terjebak pada politik pemujaan. Tapi fokuslah pada gagasan-gagasannya,” tukasnya.
Misi nomor 8 pasangan AMIN ini, ucap Rahmat sesuai dengan kondisi Indonesia hari ini dan untuk masa depan.
“Jika tidak ada masa depan, maka Anda akan punah, kenapa? Karena kehidupan Anda diatur oleh pemerintah,” tutur Rahmat.
“Intinya, perlu membumikan perubahan paradigma dengan kondisi yang terjadi saat ini di lapangan. Mulai dari persoalan korupsi, iklim demokrasi, penegakan hukum yang tebang pilih, dan komitmen keberpihakan pada rakyat,” pungkasnya menambahkan. (dil)
