INDOPOSCO.ID – PT MRT Jakarta (Perseroda) ikut terlibat dalam rencana pembangunan sistem kereta ringan atau light rail transit (LRT) di Pulau Bali berlandaskan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Bali.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, meskipun MoU kerja sama tersebut sudah ada, pihaknya masih memberikan bantuan yang sifatnya in-kind (barang atau jasa) karena bentuk bantuan konkret masih dalam pembahasan.
“Peran kami saat ini masih sekadar memberi saran terkait perencanaan desain, skema pembiayaan, pembangunan stasiun, dan lain sebagainya,” kata Tuhiyat dalam agenda Forum Jurnalis MRT di Jakarta, Rabu.
Meski Bali memiliki rencana pengembangan transportasi umum yang amat baik, provinsi itu kekurangan sumber daya untuk mengembangkan proyek tersebut. Oleh karena itu, Bali meminta bantuan dari Jakarta yang sudah berpengalaman mengembangkan sistem angkutan umum melalui MoU tersebut, kata dia.
Tuhiyat mengatakan, saat ini sudah ada tim ad-hoc yang berkomunikasi setiap hari dengan pemerintah Bali terkait kerja sama tersebut. Pemprov Bali juga sudah menunjuk satu perusahaan daerah (perusda) untuk menangani semua kebutuhan terkait kerja sama itu sebelum nantinya didirikan perusda sendiri yang menangani urusan transportasi.
Selanjutnya, Pemerintah DKI Jakarta dan Bali akan merancang Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk menindaklanjuti MoU sebelumnya dan memperjelas peran PT MRT Jakarta dalam pengembangan sistem transportasi massal di Bali.
“PKS itulah yang menentukan apakah peran PT MRT akan sebagai penasihat, atau pemegang saham, atau kontraktor, kami masih tunggu pembahasan PKS,” kata Tuhiyat.
Tuhiyat mengharapkan pembahasan perjanjian dapat rampung secepatnya karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta rapat terbatas yang membahas hal tersebut digelar bulan depan.
September lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menargetkan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek LRT di Pulau Bali, yang melintasi Bandara I Gusti Ngurah Rai, dapat dilakukan awal 2024.
“Kita harap groundbreaking early next year, awal tahun depan, kita bisa groundbreaking karena itu studinya sudah lama dilakukan, tapi karena terbentur COVID-19, tadi kita hidupkan lagi,” kata Luhut setelah rapat terbatas Integrasi Transportasi Publik di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9). (Mg2)
