INDOPOSCO.ID – Penguatan organisasi UPT terus diupayakan untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih optimal. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) telah menyetujui peningkatan klasifikasi 11 UPT BPOM.
“Sebanyak 8 Loka POM setingkat eselon IV menjadi Balai POM setingkat eselon III. Selain itu, 3 Loka POM baru dibentuk dari Pos POM,” ujar Penny K. Lukito dalam keterangan, Kamis (26/10/2023).
Menurut dia, sejak tahun 2018, UPT BPOM hadir tidak hanya di 33 ibukota provinsi tetapi juga di 40 kabupaten/ kota. Sesuai tugas dan fungsinya, BPOM memiliki peran pada setiap titik life cycle produk obat dan makanan dari hulu ke hilir.
“BPOM mengawal pemenuhan aspek jaminan keamanan dan mutu sejak riset dan pengembangan hingga produk digunakan atau dikonsumsi masyarakat,” jelasnya.
“Pengawasan sebelum produk diedarkan (pre market) berupa pelayanan registrasi produk dan sertifikasi sarana,” imbuhnya.
Dengan didampingi oleh masing-masing Bupati/ Walikota/ pemerintah kabupaten/ kota yang mewakili wilayah UPT yang diresmikan, dilakukan penandatangan prasasti bersama Kepala BPOM. Delapan Balai POM tersebut di antaranya: Balai POM di Payakumbuh, Tangerang, Tasikmalaya, Bogor, Surakarta, Kediri, Jember, dan Palopo. Sedangkan 3 Loka POM baru terdiri dari Loka POM di Kabupaten Sambas, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Timur.
“Sampai saat ini terdapat 21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, dan 34 Loka POM atau total 76 UPT BPOM di 37 provinsi,” beber Penny.
Di tempat yang sama, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, Balai POM Kediri membawahi beberapa kabupaten/ kota di Jawa Timur. Ia berharap untuk UMKM yang jumlahnya cukup banyak bisa menjadi pahlawan pendapatan asli daerah.
“Dengan adanya Balai POM Kediri semoga nantinya juga diikuti dengan banyaknya pelaku UMKM yang mendaftarkan produknya ke BPOM,” ujarnya. (nas)
