INDOPOSCO.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mencontohkan diversifikasi pangan atau aneka usaha untuk menghindari ketergantungan pada satu produk pangan, dengan mengonsumsi jagung dan ubi jalar selain beras.
“Beberapa minggu terakhir Bapak Menteri Dalam Negeri juga mengonsumsi jagung dan ubi jalar. Jadi memang diversifikasi pangan ini penting agar kita tidak bergantung dengan pangan tertentu saja,” kata Pelaksana harian Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Yudia Ramli kepada pers di Jakarta, Jumat.
Ajakan Mendagri untuk melakukan diversifikasi pangan, menurut Yudia, karena atasannya ingin mencegah ketergantungan masyarakat pada komoditas tertentu selama adanya fenomena El Nino.
Aneka usaha untuk menghindari ketergantungan itu perlu didorong agar tidak menyebabkan harga suatu komoditas lebih tinggi dibandingkan komoditas yang lain.
Beras memang mengandung karbohidrat, namun Indonesia juga banyak komoditas pangan lain yang bisa menjadi sumber karbohidrat.
Makanya, Mendagri menyampaikan diversifikasi pangan. Artinya, jangan bergantung dengan pangan tertentu saja.
Pengganti beras, misalnya sagu, keladi, kentang, dan sukun. Selain menambah variasi, komoditas tersebut juga menyehatkan.
Di lain sisi, jelas Yudia, pemerintah terus berupaya mendorong terkendalinya harga beras dalam negeri. Upaya ini dilakukan melalui berbagai strategi seperti getol menggelar gerakan pangan murah atau operasi pasar murah. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya memastikan stok beras terpenuhi dengan impor maupun menyerap hasil panen dalam negeri.
Selain mendorong adanya keragaman pangan, Kemendagri juga setiap pekan menggelar rapat koordinasi bersama kementerian/ lembaga terkait pengendalian inflasi, termasuk pemerintah daerah sejak 23 Agustus 2022.
Melalui rapat tersebut, Mendagri bisa membahas kondisi inflasi terkini sekaligus komoditas yang menyebabkan inflasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Termasuk persoalan harga beras juga tidak luput dibahas dan dicarikan solusi terbaiknya dengan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Yudia, Sabtu (7/10), seperti dikutip dari Antara. (mg2)
