INDOPOSCO.ID – Ketua Tim Satgassus, Harun Al-Rasyid mengatakan Tim Satuan Tugas Khusus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Satgassus Tipikor) Mabes Polri sedang menjalankan tugas pemantauan terhadap sejumlah proyek yang sedang berlangsung di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur.
“Ada total 8 proyek yang saat ini menjadi fokus perhatian kami, dan semua proyek ini terkait dengan rehabilitasi daerah irigasi, yang pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” katanya dalam keterangan Jumat (8/9/2023).
Menurutnya, berdasarkan hasil pemantauan, mayoritas proyek ini telah dikerjakan dengan baik, walaupun masih ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh pihak yang bertanggung jawab.
“Dalam hal peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, secara keseluruhan, kami melihat bahwa pekerjaan ini telah berjalan dengan cukup baik. Namun, ada satu paket pekerjaan yang masih belum selesai 100 persen, karena mengalami kendala teknis,” ujarnya.
Harun berharap bahwa di masa depan, proyek-proyek Daerah Irigasi serupa akan dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, sehingga permasalahan pengairan dapat diselesaikan tidak hanya di wilayah tertentu, tetapi juga sepanjang aliran irigasi tersebut.
“Kami percaya bahwa tanggung jawab terhadap Daerah Irigasi ini bukan hanya milik pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat, terutama dalam menjaga kebersihan Daerah Irigasi dari sampah rumah tangga dan pencampuran air dengan saluran pembuangan domestik rumah tangga dan ini menjadi penting karena air yang tercemar oleh limbah dapat berdampak negatif pada kesehatan jika diserap oleh tanaman,” kata dia.
Senada dikatakan, Anggota Satgassus Polri, Yudi Purnomo. Ia menegaskan bahwa proses pemantauan dan monitoring ini merupakan instruksi langsung dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi di seluruh daerah Indonesia.
“Ini adalah bagian dari tugas yang diberikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memastikan kelancaran program pemerintah. Kami berharap bahwa melalui upaya ini, proses pembangunan akan dirasakan oleh masyarakat, dan akan membantu pemulihan ekonomi nasional yang terdampak oleh pandemi Covid-19,” kata Yudi.
Ia juga berharap bahwa proyek-proyek ini, yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja lokal, akan memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan mendapatkan penghasilan, sehingga dapat mendukung ekonomi mereka.
“Kami menekankan bahwa proyek-proyek ini harus dilaksanakan dengan benar dan tidak boleh melibatkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” pungkasnya. (fer)
