• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Headline

Pilkada Serentak 2024 Maju September? Ini Tanggapan Mendagri

Folber Siallagan Editor Folber Siallagan
Selasa, 5 September 2023 - 21:40
in Headline
Mendagri-Tito-co

Mendagri Tito Karnavian. (ANTARA/HO-Puspen Kemendagri)

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara terkait usulan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dimajukan ke September dari awalnya 27 November 2024.

Menurut Tito, usulan memajukan jadwal pilkada itu muncul dari hasil diskusi antara partai politik, pengamat politik, hingga pemerintah. Dari diskusi itu, lanjutnya, muncul suatu potensi permasalahan apabila Pilkada Serentak 2024 tetap digelar pada tanggal 27 November.

BacaJuga:

24 Kantong Jenazah Dievakuasi dari PT FAM Cikande, Identifikasi DVI Bisa 2-3 Minggu

Dukung Sidang In Absentia Riza Chalid, MAKI Desak Kejagung Tuntut Hukuman Mati

BPJS Watch: Upah Minimum Tak Berkaitan dengan Produktivitas, Struktur Skala Upah Jadi Solusinya

“Filosofi dari UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serentak 552 daerah (terdiri atas) 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten; itu serentak semua. Pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, serentak dilaksanakan dengan maksud di tahun yang sama dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, dan (pemilihan anggota) legislatif; agar terjadi kesamaan masa jabatan,” kata Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, apabila ada kesamaan masa jabatan dari Pemerintah pusat hingga daerah, maka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) lima tahunan akan sinkron.

“Yang sebelum ini, kami lihat, misalnya Pak Jokowi dilantik Oktober 2014, (lalu di tahun) 2017 ada pilkada di 101 daerah, setelah itu ada lagi Pilkada 2018, ada bupati, gubernur baru di tengah-tengah dengan membuat rencana pembangunan lima tahun yang mereka sendiri. Akibatnya, enggak sinkron. Di lapangan ada yang bangun dermaga, di daerahnya enggak membangun jalan, siripnya,” jelasnya.

Dia juga memberikan contoh soal ketidaksesuaian rencana pembangunan di Sumatera Utara yang terjadi pada tahun 2021. Saat itu, warga Liang Melas Datas di Kabupaten Karo mengirimkan tiga ton jeruk kepada Presiden Jokowi.

“Ada yang bawa truk buah jeruk ke presiden. Kenapa? (Karena) Jalannya tidak dibangun oleh bupati (Karo). Kenapa tidak sinkron rencana pembangunannya? Maka, akhirnya timbullah ide untuk masa jabatan presiden dengan gubernur, bupati, wali kota, itu tidak jauh beda; sehingga ini paralel,” kata Tito.

Selain itu, mantan kapolri itu menyinggung Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada yang menyebutkan bahwa masa jabatan hasil Pilkada 2020 akan berakhir di tahun 2024. Hal itu berarti pada tanggal 31 Desember 2024, hasil Pilkada 2020 harus harus diisi oleh penjabat terlebih dahulu.

“Risikonya begitu. Kalau selain dilaksanakan 27 November menuju 1 Januari, apakah 552 (daerah) ini selesai dalam waktu satu bulan? Pengalaman kami, ada sengketa, ada proses di KPU; paling tidak sebagian selesai itu tiga bulan. Kalau mau tiga bulan, kalau dimundurkan; maka akan makin jauh jarak pelantikan presiden dengan kepada daerah. Kalau mau dekat, justru idenya dari teman-teman lho, ya, dari teman-teman parpol, dari pengamat; justru dimajukan, dimajukan ke tiga bulan dari 1 Januari. Dihitunglah Desember, November, Oktober, Septemberlah the right time,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, jika Pilkada 2024 tetap digelar pada bulan November, maka pelantikan kepala daerah hasil pemilihan itu tidak akan serentak. Padahal, kata Tito, tujuan dari pilkada serentak adalah pelantikan kepala daerah dilakukan secara serentak pula.

“Sampai Januari supaya tidak pj semua se-Indonesia. Pj itu punya kewenangan terbatas, ada empat yang enggak boleh, beda dengan definitif. Legitimasi juga kalau dipilih rakyat akan kuat. Jadi, idenya teman-teman, dari kami ngobrol-ngobrol (ada usul Pilkada Serentak 2024 dimajukan) ke September,” katanya.

Tito mengatakan usulan memajukan jadwal Pilkada 2024 ke bulan September itu masih terus dibahas, termasuk dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU pun, menurut dia, bisa menjalankan pilkada dengan lancar apabila pemungutan suaranya jadi dimajukan.

“Kami tahu kalau ada ronde kedua pilpres itu bulan Juni, sehingga tahapan bisa berlangsung, sehingga September pemungutan suara,” tambahnya.

Tito pun mengaku Kemendagri tidak ada masalah dengan usulan tersebut. Menurut dia, selama KPU siap melaksanakan dan usulan itu rasional, maka tidak ada salahnya untuk dilakukan.

“Di mana posisi Kemendagri? Kami lihat itu cukup rasional sepanjang KPU siap untuk mengerjakan mereka merasa mampu, why not di bulan September? Dan kemudian akhir Desember selesai. Ketika 31 Desember seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2020 mereka selesai, maka 1 Januari sudah diisi pejabat definitif hasil Pilkada 2024,” ujar Tito. (bro)

Tags: MendagriPilkada serentak 2024

Berita Terkait.

evakuasi
Headline

24 Kantong Jenazah Dievakuasi dari PT FAM Cikande, Identifikasi DVI Bisa 2-3 Minggu

Minggu, 22 November 2026 - 19:48
Rizal-Chalid
Headline

Dukung Sidang In Absentia Riza Chalid, MAKI Desak Kejagung Tuntut Hukuman Mati

Minggu, 22 November 2026 - 19:28
Upah
Headline

BPJS Watch: Upah Minimum Tak Berkaitan dengan Produktivitas, Struktur Skala Upah Jadi Solusinya

Minggu, 22 November 2026 - 15:04
Penyadapan
Headline

Nomor Ponsel Disadap 5 Tahun, Fadli Zon Dua Kali Diperiksa Polisi sebagai Korban

Minggu, 22 November 2026 - 14:23
Susatyo-purnomo
Headline

Kasus Penyadapan Mengarah Makar, Bareskrim Masih Himpun Alat Bukti

Sabtu, 21 November 2026 - 21:01
Rizal-Chalid
Headline

Riza Chalid Could Face Death Penalty in Oil Corruption Scandal, AGO Says

Sabtu, 21 November 2026 - 17:17

BERITA POPULER

  • Sumur NZ3 Bukit Tua Mulai Alirkan Gas, Target Produksi 15 MMSCFD pada Akhir November

    Sumur NZ3 Bukit Tua Mulai Alirkan Gas, Target Produksi 15 MMSCFD pada Akhir November

    971 shares
    Share 388 Tweet 243
  • LEPAS E6 EV Resmi Dijual di Indonesia: Simak Harga, Spesifikasi dan Fitur Unggulannya

    860 shares
    Share 344 Tweet 215
  • Gempa Bumi Dangkal M4,6 Hantam Selatan Kota Sukabumi, Getaran Dirasakan hingga Bandung

    736 shares
    Share 294 Tweet 184
  • Wujud Bakti Founder Artha Graha Peduli kepada Sang Ibunda

    10508 shares
    Share 4203 Tweet 2627
  • Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina dan Kemenhut Berkolaborasi Dukung GRR Tuban

    690 shares
    Share 276 Tweet 173

OLAHRAGA

Yuddy Chrisnandi Ungkap 5 Kriteria Wapres Ideal, Dasco Dinilai Cocok
Olahraga

Pertamina Eco RunFest 2026 Raih Elite Label World Athletics, Naik Kelas Internasional

Editor Ali Rachman
Minggu, 22 November 2026 - 11:05

INDOPOSCO.ID - PT Pertamina (Persero) mencatatkan pencapaian baru dalam penyelenggaraan Pertamina Eco RunFest 2026. Ajang lari tahunan tersebut berhasil meraih...

SelengkapnyaDetails
Pramono

PON Pantai 2026 Resmi Dibuka di Ancol, Libatkan 1.172 Atlet

Sabtu, 21 November 2026 - 19:29
forki

Perluas Perlindungan Perempuan, FORKI Targetkan Guardian Girls Karate Hadir di 514 Daerah

Jumat, 20 November 2026 - 17:27
Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Kamis, 19 November 2026 - 09:12
Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Senin, 16 November 2026 - 19:43
    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.

Verifikasi Dewan Pers

Status Verifikasi Dewan Pers : Administratif dan faktual dengan nomor sertifikat 1132/DP-Verifikasi/K/X/2023
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.