INDOPOSCO.ID – Kementerian Agraria,Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BN) mengusulkan sebanyak 114 satuan kerja (Satker) tahun ini mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN Raden Bagus Agus Widjayanto menjelaskan, tahun ini sebanyak 144 Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Zona Integritas telah diusulkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kantor Wilayah BPN Provinsi kepada TPI Inspektorat Jenderal (Itjen) mendaptkan predikat WBK atau WBBM dari KemenPANRB.
“Berdasarkan hasil Evaluasi dan Penilaian yang dilakukan oleh TPI Itjen, dari 144 Satker sebanyak 60 Satker (11 Satker diusulkan menuju WBBM dan 49 Satker diusulkan menuju WBK) yang dinyatakan memenuhi syarat dan ketentuan pengusulan kepada Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sesuai Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM,” terang RB Agus Widjayanto kepada indopos.co.id,Senin (4/9/2023).
Agus berharap, seluruh Satker yang yang telah diusulkan ke KemenPANRB guna mendapat predikat WBK/WBBM semuanya lolos sehingga memperoleh predikat bergengsi tersebut.
“Pengajuan 114 satker ini sangat berpengaruh terhadap nilai kinerja pengawasan. Mudah-mudahan semakin banyak Satker kita yang diajukan mendapat predikat WBK/WBBM,” kata Irjen .
Ia menambahkan, pembangunan Zona Integritas sekarang ini terus didorong di seluruh satker di Kementerian ATR/BPN dan perlu ditunjang oleh niat dan keinginan untuk membangun Zona Integritas,serta perlu juga didukung oleh usaha untuk melengkapi sarana dan prasarana maupun hasil-hasil survei.
“Saya optimistis apabila kita melakukan pelayanan yang baik dan penanganan pengaduan yang baik, Insya Allah ini akan berpengaruh pada hasil WBK/WBBM yang akan kita capai,” tegasnya.
Agus menegaskan, Seluruh Satker yang diusulkan telah melalui proses panjang Pembangunan, Evaluasi dan Penilaian yang objektif oleh TPI Kanwil BPN Provinsi dan Itjen, yang difokuskan pada tiga kondisi. Yaitu, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, birokrasi efektif dan efisien, da pelayanan publik yang berkualitas.
“ Karena pada hakikatnya Pembangunan Zona Integritas merupakan Miniatur Implementasi Reformasi Birokrasi di Unit Kerja/Satuan Kerja,” cetusnya.
Dijelaskan juga, keunggulan atau keberhasilan Satker yang diusulkan meraih predikat WBK dan WBBM adalah, Unit-unit kerja pelayanan yang strategis,telah berhasil melakukan perubahan atau perbaikan secara nyata, sistematis dan berkelanjutan pada 6 area perubahan.
Ke 6 area Perubahan itu meliputi, Manajemen Perubahan yang dibuktikan dengan Perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja, Pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM (dibuktikan dengan pencanangan Pembangunan Zona Integritas Internal dan eksternal serta penandatanganan pakta integritas), pimpinan telah menjadi role model dan pegawai sebagai Agent Of Change, Menurunnya resiko kegagalan akibat resistensi terhadap perubahan, Terimplementasinya Core Value ASN Berakhlak.
Sementara itu, Penataan Tata Laksana dibuktikan dengan Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan, Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan, Meningkatnya kinerja unit kerja atau satuan kerja.
Agus mengatakan, beberapa Inovasi yang dilaukan adalah Percepatan layanan (Roya, Pengecekan, Peningkatan Hak dll.),Janji layanan sebagai bentuk komitmen penyelesaian layanan pertanahan, Aplikasi monitoring kinerja pegawai untuk mengetahui kinerja masing-masing pegawai sebagai upaya penurunan tunggakan layanan.
Sedangkan Penataan Sistem Manajemen SDM dibuktikan dengan Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur, Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur, Meningkatnya disiplin SDM aparatur, Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur dan Meningkatnya profesionalisme SDM.
Sedangkan terkait Penguatan Akuntabilitas dibuktikan dengan Meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah,dan Penguatan Pengawasan dibuktikan dengan meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, Meningkatkan sistem integritas.
Agus memaparkan, beberapa Inovasi yang dapat dllalukan adalah Acces door untuk pembatasan front office dan back office, Pembayaran nontunai menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC), Petugas lapang menggunakan rompi yang bertuliskan “tolak gratifiksi” dengan membubuhkan nomor HP, Pin anti pungli dan banner-banner tolak gratifikasi, stop Pungli.
“Peningkatan Kualitas Layanan Publik dibuktikan dengan Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau), Standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional, Meningkatnya
indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, telah optimal dalam memanajemen Media Sosial dan media lainnya sebagai sarana publikasi dan komunikasi kepada pengguna layanan,” paparmya.
Lebih jauh Agus mengatakan, beberapa inovasi layanan adalah Drive thru pengambilan sertipikat, Whatsapp blast sebagai informasi bahwa produk sudah selesai dan dapat diambil, Layanan antar sertipikat untuk pemohon langsung (Lansia, difabel, ibu hamil dll) dan sebagai kompensasi layanan yang telah melebihi jangka waktu penyelesaian.
Tak hanya itu, inovasi lainnya adalah Rumah layanan, Mall Pelayanan Publik, gerai layanan di Car Free Day (CFD) sebagai bentuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat, Hotline layanan dan pengaduan, Layanan Home Care Service bagi pemohon langsung (Lansia, difabel, ibu hamil dll.), Antrian online untuk memudahkan pengguna layanan mendaftar permohonan pelayanan pertanahan, Pelayanan akhir pekan (Pelataran) bagi pemohon langsung yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu (weekend).
Salain itu, Aplikasi Pengelolaan dan peminjaman buku tanah dan warkah untuk memudahkan pencarian buku tanah dan warkah, Sarana dan prasarana yang nyaman dan representatif, layanan yang informatif, keramahan petugas, dan pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai upaya percepatan layanan.
Dikatakan Agus, indikator yang menunjukan bahwa satker layak untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) karena dari capaian 6 area perubahan yang terus menerus diperbaiki oleh satuan kerja telah berdampak untuk internal pegawai dan masyarakat pengguna layanan, antara lain, adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja, Core Value ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif) telah diinternalisasikan.
Selain itu, adanya Transformasi digital telah diimplementasikan dan berdampak serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara berkelanjutan, Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur, Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah, Meningkatnya capaian kinerja pegawai, Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah, Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja, Meningkatnya sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN, Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau.
Tak kalah penting, Satker yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM adalah, memiliki Inovasi layanan telah mendorong perbaikan pelayanan publik,Penanganan pengaduan melalui berbagai kanal/media telah direspon secara cepat (responsif), Penurunan angka tunggakan layanan pertanahan, dan Satuan Kerja telah membuat risk register (manajemen risiko) secara menyeluruh pada semua layanan pertanahan untuk meminimalisir terjadinya risiko.
Sementara di jajaran Kanwil BPN Jawa Barat,tahun ini hanya ada satu Satker yang diusulkan untuk meraih predikat WBK, yaitu BPN Kabupaten Bekasi yang dipimpin oleh Darman Satia Halomoan Simanjuntak.” Tahun ini hanya satu Satker yang diusulkan mendapatkan predikat WBK ,yaitu BPN Kabupaten Bekasi,” ujar Rudi Rubijaya kepala Kanwil BPN Jawa Barat. (yas)
