INDOPOSCO.ID – Reformasi Birokrasi (RB) Tematik saat ini menjadi fokus Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang terus digaungkan agar secepatnya dapat diimplementasikan di berbagai daerah. Bersama Polri, pemerintah terus mengakselerasi RB Tematik agar dampaknya dapat segera dirasakan masyarakat.
“Layaknya sebuah ‘lidi’, tentu tidak berpengaruh besar untuk membuat suatu gebrakan. Namun Ketika seluruh instansi pemerintah bergabung menjadi ‘sapu lidi’, tentu perubahan yang dihasilkan juga semakin besar. Sama halnya dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi yang harus ditopang oleh berbagai instansi, termasuk Polri,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri 2023, di Nusa Dua, Provinsi Bali, Kamis (6/7).
Menurut Anas, dalam kontribusi tersebut diperlukan pemetaan yang jelas untuk membumikan RB Tematik. Dalam hal pengentasan kemiskinan misalnya, Polri berperan dalam mengawal penyaluran bantuan sosial maupun subsidi barang kebutuhan pokok secara tepat sasaran dan tepat waktu. Polri juga perlu tegas dalam menindaklanjuti penyalahgunaan kewenangan yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial tersebut.
Sementara pada peningkatan investasi, Polri diharapkan responsif dalam penindakan pelanggaran hukum terkait dunia usaha terutama pada kasus korupsi, pemberantasan mafia tanah, aksi premanisme, dan pungli dalam berbagai proyek investasi.
“Bayangkan jika Polri tidak berperan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi tersebut, tentu target-target pembangunan akan semakin jauh tidak tercapai dan tidak tepat sasaran,” imbuh Anas.
Musrenbang Polri tahun ini mengangkat tema Polri yang Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Suksesnya Pengamanan Pemilu 2024. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PANRB juga memberi sejumlah masukan untuk memperkuat rencana kerja Polri kedepan.
Dalam hal pelayanan publik, Polri telah secara aktif dan konsisten berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dan mendapat apresiasi dalam ajang tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan scaling up inovasi pelayanan publik di Polri untuk memperluas manfaat dari inovasi yang telah dihasilkan. Tak hanya itu, Polri juga didorong untuk mulai mengintegrasikan pelayanan yang sudah ada ke dalam MPP Digital dan Portal Pelayanan Publik Nasional.
Terkait perencanaan kinerja, Anas menilai perlu penetapan sasaran berorientasi pada hasil serta kerangka logis untuk mendapatkan program kegiatan yang tepat dan berdampak.
“Juga perlu dilakukan penataan organisasi berdasarkan road map yang jelas dan mempertimbangkan skala prioritas,” jelasnya.
Anas juga mengapresiasi atas peran aktif Polri dalam menghadirkan terobosan baru dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi berbagai inovasi dan gebrakan baru yang diinisiasi Polri selama ini. Kedepan kami berharap Polri terus berada di garda terdepan dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat serta mendukung penuh reformasi birokrasi berdampak,” pungkasnya.(arm)
