INDOPOSCO.ID – Rusia berusaha mengumpulkan informasi mengenai infrastruktur minyak dan gas Norwegia untuk mengganggu pasokan energi ke Eropa, kata dinas keamanan polisi negara Skandinavia itu (PST) pada Senin (13/2/2023).
Menurut PST, Rusia pada 2023 tidak mungkin melakukan sabotase di wilayah Norwegia, namun ini bisa berubah jika keinginan Moskow dalam memperluas konflik ke Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan negara-negara Barat menjadi membesar, kata PST.
Asesmen ancaman terhadap Norwegia itu yang pertama terungkap sejak dimulainya perang di Ukraina pada Februari 2022. Sejak perang itu, negara anggota NATO itu menjadi pemasok gas terbesar untuk Eropa setelah pasokan gas dari Rusia ke Eropa menurun.
“Peran Norwegia sebagai pemasok energi untuk Eropa telah memunculkan fakta pentingnya kebijakan keamanan yang lebih besar lagi sebagai akibat perang di Ukraina,” kata PST.
Pemerintah Norwegia telah memperkuat keamanan di beberapa instalasi minyak dan gasnya setelah terjadi insiden ledakan pipa gas Nord Stream pada 26 September tahun lalu.
Norwegia juga mendapatkan bantuan perlindungan untuk instalasi-instalasi energi miliknya dari NATO.
“Kami menyaksikan munculnya ambisi Rusia untuk memberikan tekanan kepada keamanan energi Eropa. Oleh karena itu, PST memprediksi Rusia pada 2023 akan berusaha mengumpulkan informasi mengenai sektor minyak, gas, dan listrik Norwegia,” kata PST dikutip Antara.
Pada Oktober negara yang berbatasan degan Rusia di Arktika itu menaikkan status militer ke tingkat siaga sebagai respons terhadap perang di Ukraina.
PST juga memperkirakan Rusia tertarik mengumpulkan informasi di Norwegia tentang rencana ekspansi NATO ke Swedia dan Finlandia, yang keduanya bertetangga dengan Norwegia.
PST menambahkan, Rusia juga ingin menggali informasi soal Kepulauan Svalbard di Samudera Arktika.
Berdasarkan Perjanjian 1920, kepulauan itu termasuk wilayah kedaulatan Norwegia tetapi memiliki sebuah pemukiman warga Rusia.
Pada Senin pekan lalu Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Stoere mengusulkan bantuan senilai 75 miliar krona (sekitar Rp111 triliun) kepada Ukraina selama periode lima tahun. (aro)
