INDOPOSCO.ID – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) nonaktif Abdul Wahid yang duduk di persidangan sebagai terdakwa mengaku hanya menerima gratifikasi berupa fee kontraktor pemenang lelang pekerjaan sebesar Rp11,5 miliar lebih berdasarkan perhitungan pihaknya.
“Jadi tidak seluruhnya jumlah dana yang dihitung oleh Penuntut Umum KPK benar-benar diterima oleh klien kami,” kata penasihat hukum terdakwa, Fadli Nasution saat membacakan pembelaan pada persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (8/8/2022) petang.
Atas perhitungan versi terdakwa itu, maka terjadi selisih sekitar Rp14,5 miliar dari tuntutan uang pengganti sebesar Rp26 miliar yang dituntutkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.
Fadli juga meminta agar pihak-pihak yang turut menerima dan menikmati gratifikasi juga dihadapkan pada proses hukum dan mengembalikan dana sebagai bagian dari uang pengganti yang dituntutkan kepada kliennya.
Sementara Abdul Wahid yang hadir secara virtual dari Lapas Kelas IIA Banjarmasin meminta maaf kepada seluruh pihak termasuk masyarakat HSU dan masyarakat Kalsel yang menyoroti perkaranya.
Baca Juga: Bupati Mamteng Kabur, KPK Minta KSAD Hadirkan Anggota TNI
Bupati HSU dua periode ini menyatakan, apapun yang terjadi dia mengaku menyesal atas perbuatan salah yang dilakukannya.
“Saya harap putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dari majelis hakim,” ucapnya di hadapan Ketua Majelis Hakim Yusriansyah.
Menanggapi pembelaan terdakwa, JPU KPK Titto Jaelani menyatakan tetap pada tuntutannya. “Kalau terkait selisih perhitungan gratifikasi yang diterima berbeda hal biasa saja, mereka punya perhitungan kami juga punya perhitungan sendiri,” ujar Titto dilansir Antara.
Sidang akan dilanjutkan pada Senin (15/8) pekan depan dengan agenda putusan atau vonis majelis hakim terhadap terdakwa.
Pada sidang sebelumnya diketahui Abdul Wahid dituntut dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider 1 tahun kurungan.
Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti Rp26 miliar lebih yang jika setelah satu bulan putusan inkrah dan terdakwa tak dapat membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh lalu dilelang untuk membayar uang pengganti. Namun jika tak juga mencukupi, maka terdakwa dipidana selama enam tahun. (aro)
