INDOPOSCO.ID – Pendekatan persuasif harus dilakukan pemerintah pada kasus ratusan pondok pesantren (Ponpes) yang diduga terafiliasi jaringan terorisme. Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni melalui gawai, Senin (31/1/2022).
Legislator Fraksi Partai NasDem ini menuturkan, pada kasus tersebut tidak semudah membalik telapak tangan. Pasalnya pemahaman yang diterima para santri berasal dari guru atau tenaga pengajar Ponpes.
“Kita bisa telusuri gurunya belajar dimana? Dan memotong mata rantai masalah ini,” kata Lisda.
Baca Juga : Meski Herry Wirawan Dituntut Mati, Kemenag Tetap Evaluasi dan Awasi Ponpes
Dikatakan dia, pemerintah harus merangkul semua ponpes yang diduga terafiliasi jaringan terorisme tersebut. Sebab, pemahaman yang diyakini mereka anggap benar.
“Kita bisa memberikan kepada mereka pemahaman-pemahaman yang benar, agar pemahaman mereka tidak menjadi salah dan menjadi radikal,” terang Lisda.
“Ini perlu waktu, kita harus duduk bersama. Karena pemahaman kita mereka anggap salah, sementara pemahaman mereka kita anggap salah,” imbuhnya.
Lisda menambahkan, ajaran agama Islam tidak mengajarkan kepada umatnya untuk menyakiti orang lain. Kendati, dari satu ayat saja, kerap menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda.
“Kita harus satukan pemahaman dulu, bahwa Islam itu Rahmatan Lil ‘Alamin,” ujarnya.
“Ini yang harus kita dudukkan bersama. Tidak bisa langsung diselesaikan cepat,” sambungnya.
Untuk ke depam, lanjut Lisda, pemerintah harus memastikan ponpes sesuai dengan paham di Indonesia. Selain harus didukung sarana dan infrastruktur yang memadai.
“Kita harus lihat infrsatruktur ponpes, jangan sampai Ponpes kemudian menjadi tempat kejahatan pencabulan kepada anak-anak kita,” tegasnya.
“Kurikulum ponpes juga harus transparan dan harus bermuatan kebangsaan,” imbuhnya.
Ia berharap, pada kasus tersebut pemerintah harus segera mengambil tindakan, karena ini menyangkut keberlangsungan generasi bangsa. Apaila memang ada pemahaman yang menyimpang, menurut dia, harus segera diluruskan.(nas)
