KORAN INDOPOSCO – Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang (UU). “Apakah RUU IKN disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya ketua DPR, Puan Maharani yang dijawab ‘setuju’ oleh para anggora dewan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2022).
Pengesahan RUU IKN menjadi UU ini dianggap terburu-buru. Bahkan, catatan Fraksi PKS yang menilai inkonstitusional konsep otorita sebagai penyelenggara pemerintahan di IKN. Namun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah pembahasan RUU tersebut dilakukan tergesa-gesa. (*)
