INDOPOSCO.ID – Peraturan daerah (Perda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren telah resmi disahkan dalam rapat paripurna DPRD Banten, Selasa (28/12/2021).
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan disahkannya perda tersebut sebagai momentum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk melakukan pemberdayaan pondok-pondok pesantren di Banten yang jumlahnya sangat banyak tersebut.
“Saya kira ini momentum untuk lebih memberdayakan lagi keberadaan pesantren-pesantren di daerah kita ini,” kata dia usai menghadiri rapat paripurna DPRD Banten.
Andika mengatakan, perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren merupakan keberhasilan bersama, sebagai bentuk perhatian dan apresiasi terhadap keberadaan pesantren. Dalam perda ini, lanjutnya, pesantren yang belum memiliki tanda daftar pesantren diakui keberadaan, dan pemerintah daerah dapat melakukan pemberdayaan sesuai dengan peraturan daerah ini.
“Perda ini, memberikan kejelasan mengenai kewenangan daerah sebagaimana hasil kajian pemerintah pusat. Perda ini juga, mendorong pemerintah daerah melakukan pemberdayaan pesantren, sehingga pesantren tidak berperan sebagai fungsi pendidikan dan fungsi dakwah saja. Akan tetapi berpotensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjadi arus baru, agen perubahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten,” ujar dia.
Andika menyebut, perda tersebut merupakan komitmen Pemprov Banten bersama DPRD Banten dan seluruh masyarakat Banten dan dalam memajukan dan meningkatkan peran pesantren di masa yang akan datang.
Sementara itu Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banten Raperda Pesantren, Agus Supriatna, meminta agar DPRD memberikan catatan kepada Gubernur Banten untuk segera membuat peraturan gubernur sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari perda tersebut, segera setelah perda tersebut disahkan.
“DPRD juga harus meminta Pemprov Banten agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mewujudkan amanat di dalam perda ini melalui program-program kerjanya,” katanya.(dam)
