INDOPOSCO.ID – Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) kian merosot, hanya mencapai angka 51 persen. Padahal di sebelumnya survei Agustus 2021 masih di angka 52 persen.
Sementara angka ketidakpuasan pada kinerja Presiden berada di angka 47 persen, 2 persen sisanya ragu-ragu memberikan penilaian. Pada periode Agustus 2021, angka ketidakpuasan hanya mencapai 41 persen dengan 7 persen penilaian ragu-ragu. Terjadi peningkatan angka ketidakpuasan sebesar 4 persen hanya dalam kurun waktu 3 bulan.
“Persepsi kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dalam penanganan pandemi masih belum dominan, cenderung kian menurun jika dibandingkan dengan survei periode Agustus 2021,” ujar Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah melalui gawai, Sabtu (4/12/2021).
Ia menuturkan, penurunan kepuasan pada kinerja Presiden, Wakil Presiden Maruf Amin pun takluput dari sorotan survei publik IPO. Maruf Amin dalam perspektif publik hanya memuaskan di angka 31 persen, tidak memuaskan 62 persen, sisanya 7 persen menyatakan ragu-ragu.
Jika dibandingkan dengan Presiden, menurutnya, penilaian publik ini terpaut sangat jauh. “Tidak banyak berubah hasil survei ini dengan periode Agutus 2021. Posisi Wapres dalam persepsi publik tetap jauh di bawah tingkat kepuasan pada kinerja Presiden,” katanya.
Baca Juga : Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Akan Terus Ditingkatkan
“Bahkan bidang sosial sekalipun yang paling dekat dengan ketokohan Wapres cenderung konsisten menurun hingga di angka 27 persen. Kondisi ini menandai semakin banyak publik yang tidak percaya pada kapasitas Wapres Maruf Amin,” imbuhnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan, secara detail, kinerja pemerintah pada bidang Hukum dan Politik, merupakan bidang paling signifikan berkontribusi pada penurunan angka persepsi publik, yakni hanya memuaskan di angka 39 persen. Sementara dua bidang lainnya cukup baik, bahkan bidang Ekonomi melampaui persepsi pada kepuasan Presiden yakni sebesar 53 persen, dan bidang sosial sebesar 48 persen.
“Kontribusi terbesar penurunan persepsi publik dari kinerja bidang Politik dan Hukum, juga terkait kinerja kementerian kesehatan yang hanya mampu memuaskan di angka 36 persen. Tentu ini di sayangkan, bagaimanapun kerja kemenkes paling disorot sepanjang pandemi,” ungkapnya.(nas)
