INDOPOSCO.ID – Keputusan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masih dalam proses pembahasan. Sebab, serikat buruh dan pemangku kebijakan lainnya belum ada titik temu untuk memberikan rekomendasi.
Batas rekomendasi itu harus tuntas pada 30 November 2021. Rapat pleno rencanya akan digelar pada 26 November 2021.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) akan menjadi acuan keniakan UMK.
Kenaikan UMK tidak boleh kurang dari yang telah ditetapkan UMP. Sehingga, keniakan 1,6 persen pada UMP akan menjadi tolak ukur.
“Tunggu nanti di kabupaten. Kita provinsi acuan dari Menteri. Nanti kita (UMP) jadi acuan. Ya nggak boleh kurang dari kita (1,6 persen),” katanya, Kamis (24/11/2021).
Baca Juga: UMP Banten Naik Tipis, Indef: Sangat Kecil
Ia menjelaskan, kenaikan UMP berangkat dari acuan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
“Saya berangkat dari ketentuan tadi, tidak melihat pertimbangan lain. Saya hanya melaksanakan perintah dan kewajiban,” jelasnya. (son)
