KORAN INDOPOSCO – Aparat penegak hukum, mulai dari polisi hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tidak bisa melakukan pemanggilan begitu saja terhadap prajurit TNI. Aturan baru pemanggilan anggota TNI kini diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 mengenai prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum. Surat Telegram tersebut mengatur mengenai beberapa syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan pemanggilan terhadap prajurit TNI.
Munculnya aturan pemanggilan prajurit TNI tersebut terlepas dari fenomena pemanggilan prajurit TNI yang dilakukan secara sewenangwenang beberapa waktu lalu. Saat itu, Inspektur Kodam (Irdam) XIII/ Merdeka, Brigjen Junior Tumilaar mengirim surat terbuka kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Surat berisi keberatannya terhadap pemanggilan seorang Bintara Bina Desa (Babinsa) oleh polisi untuk diperiksa itu dan protes itu langsung viral. (*)
