INDOPOSCO.ID – PT. Agro Banten Mandiri (ABM) didorong agar menjadi off taker atau penjamin komoditas hasil hutan kelompok tani hutan. Hal itu agar panen yang dihasilkan petani bisa langsung dipasarkan. Sehingga kesejahteraan petani tidak dimainkan oleh tengkulak.
Deputi Pengkajian dan Pengindraan, Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Laksda TNI Greg Agung W.D mengatakan, konsep yang digagas oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten ini dinilai bagus.
Sebab selama ini, PT. ABM masih menjalankan sistem agrobisnis yang bergerak dari hulu hingga hilir dengan lingkup kegiatan di bidang farm developmen, rice mill plant serta agro logistik.
Baca Juga : Ini Terobosan PT. ABM Dalam Kedaulatan Pangan Banten
Menurutnya, hanya perlu sedikit motivasi agar Tim Manajemen PT. ABM lebih profesional, proporsional dan menguasai kemampuan teknis dalam mengelola kegiatan usaha pertanian dari hulu hingga hilir.
“Terlebih tuntutan untuk melakukan pendampingan pada pelaku utama usaha pertanian serta sekaligus bertindak sebagai off taker,” katanya, Minggu (21/11/2021).
Selain itu, PT. ABM wajib melakukan kerja sama dengan daerah lain untuk mengembangkan hasil produksi parapetani. Kalaborasi bisnis harus digagas agar saling menguntungkan dan bisa menutupi kebutuhan di daerah lain.
“Hal lain juga perlu dilakukan dengan mendorong PT. ABM membangun kerja sama usaha dengan daerah-daerah lain di luar Provinsi Banten dalam rangka mengembangkan bisnis di bidang pangan dan pertanian,” ujarnya.
Baca Juga : Sedekah ASN Pemprov Banten, PT. ABM: Hanya Menyediakan Produk
Namun sejauh ini, kata Agung, PT. ABM telah memiliki arah kebijakan yang sangat mulia, yakni menjadi badan usaha berbadan hukum yang maju dan mandiri dalam rangka mewujudkan Provinsi Banten berdaulat pangan.
“Bahkan Provinsi Banten melalui pengembangan komoditas pertanian unggulan tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi penyangga atau salah satu hinterland Provinsi DKI yang sekitar 99 persen kebutuhan bahan pangannya masih sangat bergantung dari daerah-daerah di luar Provinsi DKI,” ungkapnya.
Bahkan bukan tidak mungkin, PT. ABM akan mensejajarkan diri dengan badan usaha – badan usaha berbadan hukum milik pemerintah daerah lain yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. Sebab dari visi, misi, model bisnis dan program yang ditetapkan dan dituangkan dalam road map semua sangat mungkin bisa diwujudkan.
“Apalagi PT. ABM mendapatkan suntikan dana dari APBD Provinsi Banten yang tidak sedikit dan badan usaha berbadan hukum ini dikelola oleh generasi milenial yang sangat inovatif dan progresif dalam mewujudkan pembangunan pangan dan pertanian di Provinsi Banten,” pungkasnya. (son)
