KORAN INDOPOSCO – Polemik tentang persetujuan seksual muncul setelah Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi pada September 2021.
Dalam Permendikbudristek tersebut tercantum frasa “tanpa persetujuan korban” yang mengacu kepada definisi kekerasan seksual dalam pasal 5 pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m. (*)
