INDOPOSCO.ID – Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP) melakukan anjangsana ke Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta pada Selasa (26/10/2021). Kunjungan Pengurus DPN yang dipimpin Ketua Umum PKP Mayjen Mar (Purn) Yussuf Solichien itu diterima dengan hangat oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto.
”Rekam jejak PDIP ini berkaitan dengan PNI yang pada 1973 terjadi fusi. Kalau PKP kan berkaitan dengan purnawirawan TNI yang bersama-sama kita lihat rekam jejaknya dalam menegakkan Pancasila,” ujar Hasto.
“Kita ini satu saudara kebangsaan yang sama-sama berjuang demi tegaknya Pancasila, NKRI, UUD 45, dan Kebhinekaan,” tambah Hasto.
Ia mengatakan, Hendropriyono beberapa kali hadir jadi narasumber di acara PDIP.
Dengan suasana canda, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dan Djarot Saiful Hidayat mengomentari jaket yang digunakan delegasi PKP yang berwarna merah. Warna yang sama-sama melekat dengan PDIP.
“PDI Perjuangan dan PKP satu kekuatan nasionalis. Kekuatan Merah-Putih. Kita sama-sama berkomitmen melawan ideologi yang mau mengganti Pancasila. PDI Perjuangan siap bekerja sama. Pertemuan ini momentum memperkuat kerja sama kedua partai,” kata Hasto.
Sementara itu, Ketua Umum PKP Mayjen Mar (Purn) Yussuf Solichien menyampaikan bergembira bisa hadir dan berdialog di kantor PDIP. “Kami berterima kasih diterima di markas PDIP. Dan ke depan bisa berkolaborasi meningkatkan demokrasi tidak hanya demokrasi, tapi demokrasi Pancasila supaya cita-cita founding fathers bisa tercapai,” kata Yussuf yang merupakan mantan komandan Denjaka (Detaseman Jala Mangkara) TNI AL.
“PKP sama dengan PDIP tetap mempunyai komitmen yang kuat menjadi garda terdepan dan benteng Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Menghadapi segala rongrongan ancaman disintegrasi bangsa, radikalisme, intoleransi, sifat-sifat yang diskriminatif, termasuk kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila,” tuturnya.
Kedua partai membahas sejumlah isu actual, yaitu terkait ancaman ideologi yang ingin mengubah Pancasila, upaya kebhinekaan, penanganan Covid-19, hingga wacana Amandemen UUD 1945.
Menurut Yussuf, Indonesia adalah negara besar, negara maritim, dan negara kepulauan terbesar di dunia dengan penduduknya yang besar dengan segala permasalahannya, tidak mungkin dapat dikelola oleh hanya satu partai, dua partai atau tiga partai penguasa saja.
”Menghadapi persoalan bangsa yang sedemikian besar dan rumitnya, tidak ada pilihan lain bagi kita bangsa Indonesia, kecuali seluruh komponen bangsa, partai politik, organisasi masyarakat, civil society dan semua lapisan masyarakat harus besatu padu, bahu membahu, saling mendukung dan gotong royong dalam membangun bangsa yang besar ini,” bebernya.
Dia menambahkan, agar dicapai sasaran pembangunan nasional sesuai dengan ramalan Price Water Cooper, bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar nomor lima di dunia pada 2030 dan nomor empat di dunia pada 2050.
Soal isu Amandemen UUD 1945, PKP menghendaki adanya kaji ulang UUD 1945, termasuk kajian yang mendalam tentang GBHN dan masa jabatan Presiden.
”Tapi kami mengingatkan adanya adigum Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Inilah yang menyebabkan, sikap politik PKP yang mendukung pernyataan Presiden Jokowi untuk menolak jabatan Presiden lebih dari dua kali,” tegasnya.
Seluruh jajaran PKP juga meminta agar pemerintah melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi ke bidang maritim untuk membangun Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, sejahtera dan berwibawa sebagai Poros Maritim Dunia.
”Karena secara geo-politik, geo-strategi dan geo-ekonomi, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan merupakan benua maritim yang sangat besar dengan potensi ekonomi maritim yang luar biasa besarnya. Potensi ekonomi maritim Indonesia sebesar USD 1 triliun atau setara dengan Rp14.000 triliun, sedangkan APBN kita hanya Rp2.000 triliun,” jelas Yussuf lagi.
Berkaitan dengan kesenjangan sosial, seluruh jajaran PKP meminta agar pemerintah melakukan inetrvensi, agar dapat mengatur dan mengendalikan distribusi kekayaan orang per orang seluruh warganegara Indonesia agar lebih merata. ”Supaya tidak terjadi yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin,” tandasnya.
Yussuf menegaskan, PKP tetap mengawal dan meminta kepada pemerintah dan aparat hukum untuk terus terus memberantas korupsi. ”Kami mengusulkan para koruptor yang tidak mempunyai hati nurani, tidak berkemanusiaan dan sangat merugikan rakyat banyak, terutama pada masa Pandemi Covid-19, dihukum tembak sampai mati sesuai dengan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
”Hukum masih tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Karena itu, PKP meminta kepada pemerintah dan penegak hukum untuk melaksanakan aturan hukum yang tegas dan penegakan hukum yang kuat tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Usai dialog, kedua partai bertukar cinderamata. Selanjutnya, Hasto mengajak delegasi PKP menyantap soto ayam dan nasi liwet Keprabon yang disajikan untuk menyambut kehadiran mereka di kantor PDIP.
Pada pertemuan ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didampingi sejumlah Ketua DPP PDIP antara lain Ahmad Basarah, Djarot Saiful Hidayat, Nusyirwan Soedjono, Hamka Haq, Ribka Tijitaning, Eriko Sotarduga, Wasekjen PDIP Sadarestuwati dan Kepala Sekretariat DPP Yoseph Aryo Adhi Dharmo.
Delegasi PKP dipimpin Ketua Umum Mayjen Mar (Purn) Dr Yussuf Solichien M. MBA. Turut dalam rombongan PKPI yang hadir Waketum PKP Mayjen TNI (Purn) Aslizar Tanjung PhD, Kabid Polhukam Irjen Pol (Purn) Dr Syahrul Mamma SH MH, Kabid OKK PKP R. Dodi Suriadiradja SH, Kabid Kewilayahan Freddy Arronggear, Bendahara Umum Ellen Sukmawati SH MKn, Wasekjen PKP Dyah Puspita Sari, dan Wabendum Vita Apriliyana. (ibs)
