INDOPOSCO.ID – Untuk memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang akan diikuti oleh 265 desa di Kabupaten Lebak yang akan berlangsung, Minggu (24/10/2021) besok.
Polda Banten menerjunkan ribuan aparat keamanan dari Polres Lebak,BKO dari polres lain dan satuan Brimob Polda Banten.
Kapolres Lebak AKBP Teddy Rayendra mengungkapkan, pengamanan pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Lebak tahun 2021 melibatkan ribuan anggota polisi dan TNI, dan pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup untuk menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi 6 tahun sekali di desa tersebut.
Kapolres menjelaskan, sedikitnya ada 1.655 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di 265 desa yang melaksanakan Pilkades Serentak 2021 di wilayah Kabupaten Lebak.
“Untuk mengamankan jalannya pelaksanaan Pilkades tersebut, kami Polres Lebak menerjunkan Personel Polri sebanyak 2.150 personel yang terdiri personel Polres Lebak dan Polsek Jajaran, personel BKO Polda Banten dan Polres jajaran , personel Sat Brimobda Banten, personel Brimob Resimen,” terang Teddy,Sabtu (23/10/2021).
Ia mengatakan, dari 1.655 jumlah TPS tersebut, berdasarkan pemetaan polisi, ada 94 TPS yang sangat rawan yang berada di 15 desa dan 286 TPS yang rawan dan sisanya yang tidak rawan alais aman dab terkendali.
”Ada 954 TPS sangat rawan terjadinya gangguan Kamtibmas dan 286 TPS rawan tersebar di beberapa kecamatan, sementara sisanya aman dan terkendali,” tuturnya
Berdasarkan pantauan indoposco, sejumlah aparat kepolisian dan Satuan Brimob Polda Banten mulai terlihat siaga di sejumlah kantor Polsek dengan kendaraan taktis dan water cannon.
Di Kecamatan Warunggunung misalnya, tampak sejumlah truk dan kendaraan taktis milik Brimob terparkir di halaman kantor Polsek, sementara sejumlah polisi dengan kendaraan roda dua melakukan patroli ke sejumlah desa dan TPS yang menyelenggarakan pilkades untuk mamastikan keamanan.
Meski pelaksanaan pilkades hanya satu hari lagi, namun sejumlah warga mengaku hingga kini belum mendapatkan surat undangan pencoblosan, bahkan ada yang mengaku tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Padahal, saat pemilu presiden dan legislatif lalu dirinya terdaftar di DPT.
”Justru istri saya masuk di DPT, namun saya dan 25 orang warga lainnya yang satu RT dengan saya justru tidak ada dalam DPT,” ujar Saiful Bahri, warga RT 003/02 Desa Bojongleles, Kecamatan Cibadak.
Hal senada dikatakan oleh Ny Enjum, warga RT 005/02 Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung yang mengaku hingga kini dirinya dan keluarga belum menerima surat undangan dari panitia pemilihan untuk pencoblosan besok.
”Saya dan keluarga hingga kini belum menerima surat undangan untuk pencoblosan besok,” ujar Enjum. (yas)
