INDOPOSCO.ID – Upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak, memediasi adanya dugaan penyerobotan lahan milik pemprov Banten yang digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS) Dinas Sosial Banten yang terletak di Kampung Pasir Ona, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak oleh oknum masyarakat yang dijual kepada pengembang, mendapat apresiasi dari akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Ikhsan Ahmad.
Menurut Ikhsan, mediasi antara Pemprov Banten dengan pihak pengembang yang difasilitasi oleh BPN Lebak sudah tepat, asalkan kedua belah pihak mendapatkan hak dan kewajiban yang proposional.
“Asalkan mediasi yang difasilitasi oleh BPN itu tidak merugikan kedua belah pihak, dan semuanya tahu hak dan kewajiban masing masing secara proposional, saya pikir mediasi ini sudah langkah yang tepat,” terang Ikhsan kepada indoposco, Kamis (14/10/2021).
Kemudian kata Ikhsan, mediasi yang juga melibatkan bidang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dilakukan secara terbuka dan menjadi hak informasi publik, dan tidak ada sulap menyulap dalam mediasi tersebut, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
”Adapun nantinya hasil dari mediasi itu lahan tersebut disewakan kepada pihak pengembang untuk akses jalan, uang sewanya harus masuk ke kas daerah,” ujar Iksan.
Namun, kata Ikhsan, jika akses jalan yang akan dibangun oleh pengembang itu porsinya lebih banyak digunakan untuk kepentingan umum, dan dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat di wilayah setempat, alangkah baiknya lahan itu dihibahkan saja oleh Pemprov Banten untuk fasilitas umum.
”Kalau porsi jalan itu lebih banyak digunakan untuk kebutuhan publik, dan dapat meningkatkan roda perekenomian masyarakat setempat, lebih baik tanah itu dihibahkan saja untuk fasum,” cetusnya.
Ikhsan menduga, beraninya oknum masyarakat menjual lahan itu kepada pengembang dikarenakan selama ini lahan yang menjadi aset Pemprov Banten itu tidak terawat, dan kemungkinan selama ini lahan itu digarap oleh oknum masyarakat tersebut, sehingga pengembang percaya saja saat ada oknum masyarakat menjual lahan tersebut.
”Rasanya mustahil BPN bisa menerbitkan sertifikat, kalau tidak ada alas hak, seperti akta jual beli (AJB) yang ditandatangani oleh pihak berwenang, adanya surat pernyataan tidak sengketa dari kepala desa dan asal usul tanah,” tukasnya.
Sementara Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Banten, Rudi Rubijaya mengatakan, pihaknya masih menunggu kesepakatan antar pihak yang kini sedang berproses, dan apapun hasil dari mediasi itu pihaknya siap menindaklanjuti.
”Mari kita sama sama menciptakan situasi yang kondusif, sehingga bisa segera terwujud win-win solution yang bisa diterima semua pihak,” ujarnya. (yas)
