INDOPOSCO.ID – Pemerintah Malaysia mengkhawatirkan isu penyitaan aset milik Petronas di Khartoum, Sudan, oleh pemerintah transisi negara Afrika itu yang mengaitkan Petronas Sudan Complex dengan alasan didapat dengan cara ilegal oleh pemerintahan sebelumnya.
Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam pernyataannya pada Rabu (13/10) berkata sejak isu itu timbul pada Desember 2020, pihaknya sudah bekerja sama dengan Petronas, termasuk melalui Kedutaan Besar Malaysia di Khartoum, untuk menanggulangi perkara itu.
Kemlu berterus terang sudah melaksanakan usaha diplomatik, termasuk memanggil Kuasa Usaha Sudan di Kuala Lumpur 2 kali untuk mengantarkan kebingungan Malaysia, dan akan terus memantau kemajuan isu itu untuk melindungi kepentingan Malaysia di Sudan.
Pemerintah Malaysia sudah memohon pemerintah Sudan untuk menghormati Perjanjian Promosi dan Perlindungan Investasi Bilateral yang disetujui kedua negara, tutur Kemlu. Pemerintah Sudan pula dimohon untuk menghormati status Kedutaan Besar Malaysia selaku suatu entitas diplomatik.
Meski Petronas telah berupaya menuntaskan permasalahan itu, Kemlu berambisi supaya permasalahan itu bisa lekas dituntaskan dengan baik untuk menjaga hubungan Malaysia-Sudan.
Kemlu pula mengantarkan bahwa seluruh warga negara Malaysia yang tinggal di Sudan telah melapor ke kedutaan dan terletak dalam keadaan selamat.
Sebelumnya dikabarkan, pemerintah transisi Sudan berupaya untuk mengambil aset milik perusahaan minyak nasional Malaysia itu dengan dakwaan diperoleh melalui cara ilegal ketika Sudan diperintah oleh Omar al- Bashir.
Setelah al- Bashir digulingkan, pemerintah transisi mengeluarkan undang- undang dan membuat Komite Pemberdayaan Penghapusan, Anti- Korupsi, dan Pengembalian Uang (ERC), yang bekerja meninjau perjanjian dan mengutip aset yang diduga diperoleh melalui cara ilegal sepanjang pemerintahan sebelumnya.
Saat menyelidiki mantan presiden dan lingkaran dekatnya, komite itu mendakwa investor asing di Sudan dan mengambil aset mereka.
Petronas Malaysia bekerja di Sudan lebih dari 20 tahun dan menolong negara itu jadi negara pengekspor minyak.
Sanksi Amerika Serikat kepada Sudan sudah memunculkan tantangan yang besar untuk perusahaan asing, termasuk Petronas. (mg4)
