INDOPOSCO.ID – Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat (LHKP PP) Muhammadiyah Abdul Rohim Ghazali berpandangan kalau buzzer merupakan efek samping dari proses demokratisasi di Indonesia.
“Buzzer sebenarnya merupakan salah satu efek samping dari proses demokratisasi yang kita jalani karena memberikan kebebasan berekspresi,” tutur Abdul Rohim pada saat membuka seminar bertajuk “Fenomena Buzzer dan Akun Bot di tengah Proses Demokratisasi Indonesia” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube LHKP PP Muhammadiyah seperti dikutip Antara, Kamis (30/9).
Apalagi, tutur Abdul Rohim, sejak amendemen UUD 1945 yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung, maka para pendengung (buzzer) biasanya secara sukarela membela aktor idolanya, seperti pejabat maupun oposisi pada saat memperoleh kritik dari orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka.
“Fenomena buzzer jadi bumbu dalam proses politik yang berada di pasar bebas,” tutur ia.
Fenomena buzzer jadi lebih memprihatinkan pada saat akun-akun dengan nama samaran mulai menebar kecaman serta fitnah yang bertujuan untuk merusak nama lawan politik dengan cara yang tidak sehat.
Efek samping dari sikap itu adalah kemunculan berita bohong ataupun berita salah di tengah masyarakat. Selanjutnya, berita bohong itu dapat memecah masyarakat Indonesia serta menyebabkan konflik yang seharusnya tidak perlu terjadi.
“Akun-akun dengan nama samaran ini sangat berbahaya. Ini memberi peluang pada setiap orang untuk menyampaikan kritik serta kecaman secara tidak bertanggung jawab,” cakap ia.
Sementara itu, menurut Abdul Rohim, kebebasan berekspresi sesungguhnya merupakan hal yang sangat positif. Kebebasan ini memberikan kesempatan pada setiap orang untuk menyampaikan kritik, saran, sampai kecaman kepada pemerintah tanpa memandang latar belakang dari pemilik pendapat.
“Kebebasan berekspresi sangat baik pada saat diarahkan untuk kebaikan serta memperbaiki keadaan yang dipandang tidak produktif bagi demokrasi kita,” ujar Abdul Rohim. (mg2)
