INDOPOSCO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Azis Syamsuddin menjadi tersangka. Oleh karenanya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) seharusnya aktif menangani kasus dugaan pelanggaran etika Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Pernyataan tersebut diungkapkan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga melalui gawai, Minggu (26/9/2021).
Ia menegaskan, MKD jangan menunggu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebab penanganan kasus etika Azis Syamsuddin akan berlarut-larut.
“Semakin lama kasus Azis Syamsuddin diputus MKD, dampaknya akan semakin besar kepada DPR RI. Bahkan, kasus yang diduga melibatkan Azis Syamsudin itu dengan sendiri akan berpengaruh terhadap Partai Golkar,” terangnya.
Ia menyebut, ada dua dampak terhadap DPR RI bila penanganan kasus Azis Syamsuddin berlarut-larut. Sebagai Wakil Ketua DPR RI, kasus Azis Syamsuddin diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja lembaga terhormat tersebut.
“Terjadinya kekosongan tugas dan fungsi Azis Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR RI akan melemahkan terwujudnya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” ungkapnya.
Dampak lainnya, sambungnya, tentu berkaitan langsung dengan citra DPR di mata masyarakat. Kalau kasus Azis Syamsuddin semakin lama diselesaikan, maka masyarakat dihawatirkan akan menilai DPR semakin buruk.
“Bagi Partai Golkar, tentu kasus Azis Syamsuddin juga akan dapat berpengaruh terhadap citra partainya. Citra buruk ini kiranya dapat merugikan Partai Golkar dalam Pilpres dan Pileg 2024 mendatang,” katanya.
Karena itu, menurut dia, DPR dan Golkar harus cepat bersikap agar faktor Azis Syamsuddin tidak terlalu jauh mempengaruhi dua lembaga tersebut.
Untuk itu, pimpinan DPR perlu meminta MKD segera menyelesaikan dugaan kasus etika Azis Syamsuddin secara adil dan terbuka.
“Hanya dengan rapat terbuka, masyarakat akan mempercayai keputusan MKD. Kalau tidak, masyarakat dihawatirkan akan semakin tidak mempercayai DPR RI,” ujarnya.
Bagi Golkar, masih ujar dia, selayaknya mengevaluasi kedudukan Azis Syamsudin sebagai Wakil Ketua DPR RI. Kader Golkar di DPR RI yang cukup mumpuni cukup banyak untuk dapat menggantikan jabatan Azis Syamsuddin.
“Kalau hal itu dilakukan Golkar, dampak yang lebih buruk terhadap partainya dapat dikurangi,” imbuhnya. (nas)
