INDOPOSCO.ID – Cina pada Jumat mengatakan daftar bermuatan lebih dari 100 contoh tindakan yang disebutnya sebagai campur tangan Amerika Serikat di Hong Kong.
Salah satu contoh yang dibeberkan adalah bahwa Presiden AS Joe Biden membuktikan dukungan pada suatu surat berita pro demokrasi.
“Amerika Serikat tidak boleh menoleransi gerakan apa pun yang anti China dan menimbulkan masalah di Hong Kong. Kalau tetap menoleransi, tanggung sendiri akibatnya,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian, Jumat, pada konferensi pers berkala.
Kemlu China menampilkan daftar tersebut di lamannya, yang memperlihatkan contoh terperinci campur tangan AS sejak 2019 –termasuk penandatangan UU Otonomi Hong Kong pada 2020 oleh presiden AS saat itu, Donald Trump.
Trump kala itu menginstruksikan pembatalan status khusus Hong Kong di bawah undang- undang AS.
Perintah dikeluarkan untuk memidana China atas tindakan- tindakan yang disebut Trump sebagai” penindasan” terhadap Hong Kong.
Kota pusat keuangan itu dikembalikan oleh Inggris ke kemampuan China pada 1997 dengan jaminan bahwa kebebasan di wilayah tersebut dipertahankan.
China mengecam Biden karena sang presiden AS menyebut penutupan surat kabar Apple Daily sebagai “hari yang menyedihkan bagi kebebasan media” serta sebuah tanda “peningkatan penindasan oleh Beijing”.
Apple Daily dituntut berhenti bekerja setelah pascapenggerebekan di kantor pusatnya oleh 500 polisi pada 17 Juni, juga setelah pemejalan aset- aset utama dan rekening bank perusahaan surat kabar itu.
Konglomerat penggagas perusahaan tabloid terkenal pro demokrasi tersebut, Jimmy Lai, saat ini mendekam di penjara.
Lai menunggu persidangan atas dakwaan bahwa ia mematikan keamanan nasional.
Di antara pejabat- pejabat lainnya yang juga masuk dalam daftar China itu adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi, mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo bersama penggantinya, Menlu Antony Blinken.
Kemlu China tidak menarangkan kenapa daftar itu dikeluarkan saat ini atau apakah China akan mengambil tindakan untuk memidana sosok- sosok yang ada dalam daftar tersebut.
China pada Juni mengesahkan undang- undang pertanyaan sanksi bagi pihak asing.
Bagi UU itu, siapa juga yang ikut serta membuat atau menerapkan ketentuan eksklusif terhadap warga negara atau entitas China bisa dimasukkan ke dalam daftar sanksi.
Banyak orang yang masuk jenis tersebut nantinya bisa ditolak masuk ke China, atau dideportasi.
Aset- aset mereka di China juga bisa disita atau dibekukan.
Biden pada Agustus menawarkan” tempat berlindung” sementara kepada masyarakat Hong Kong yang berada di Amerika Serikat– sebagai respon atas” serangan” Beijing terhadap otonomi Hong Kong.
Dengan ajuan Biden itu, mungkin ribuan warga Hong Kong bisa memanjangkan masa tinggal mereka di AS. (mg4)
