INDOPOSCO.ID – Kasus kebocoran data pribadi kembali terjadi. Belum lama ini sekitar 1,3 data pribadi milik pelanggan aplikasi e-HAC (Electronic Health Alert Card) bocor. Sebelumnya data pribadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bocor.
Namun, saat ini korban kebocoran data pribadi ini adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sertifikat vaksinasi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang asli milik pribadi Presiden Jokowi bocor alias tersebar di media sosial (medsos).
Menanggapi persoalan bocornya data pribadi milik Presiden Jokowi ini, pakar teknologi informasi, Roy Suryo kepada Indoposco.id, Jumat (3/9/2021) mengatakan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komukasi dan Informatika (Kominfo) harus lebih serius dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
“Setelah 1,3 juta data masyarakat bocor melalui e-HAC (sebelumnya juga BPJS Kesehatan, red), kini masyarakat heboh karena sertifikat vaksinasi asli dan NIK Presiden Jokowi pun bocor di medsos. Kalau orang nomor satu (presiden, red) bocor, bagaimana masyarakat biasa? Peran BSSN dan Kominfo ditunggu serius,” tandasnya.
Roy mengatakan, terkait masalah kebocoran data pribadi, pihaknya selalu mempertanyakan peran dan fungsi BSSN dan Kominfo.
“Dua lembaga ini yang seharusnya memverifikasi pihak-pihak yang dipercaya menjadi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk mitra-mitranya, karena memegang amanah data-data pribadi milik masyarakat yang seharusnya dilindungi dengan sangat baik,” tegasnya.
Roy mengatakan, kebocoran data pribadi itu bisa terjadi karena dua faktor, yakni
faktor teknis dan nonteknis.
“Selain faktor teknis sistem security data yang tidak proper atau tidak sesuai protokol keamanan yang memadai, ada faktor-faktor non teknis berupa sumber daya manusia yang memang jadi oknum pembocor data-data tersebut. Bisa jadi karena faktor ekonomi,” ujarnya. (dam)
