INDOPOSCO.ID – Kepolisian Hong Kong mulai meyelidiki adanya 612 Dana Bantuan Kemanusiaan atas tuduhan pelanggaran Keamanan Nasional China terkait berbagai aksi unjuk rasa di negara itu. Polisi Hong Kong mencurigai para pengunjuk rasa dalam beberapa demo di Hong Kong telah mendapatkan suplai dari 612 Dana Bantuan Kemanusiaan tersebut.
Pihak kepolisian akan meminta orang-orang yang terkait memberikan informasi mengenai dugaan aliaran dana itu sesuai dengan Undang-Undang Keamanan Nasional. Demikian disampaikan juru bicara Kepolisian Hong Kong seperti dikutip Antara, Kamis (2/9/2021).
“Menurut Aturan Pelaksanaan Pasal 43 Undang-Undang Keamanan Nasional, polisi dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tingkat Pertama agar memaksa orang-orang yang relevan memberikan informasi terkait penyelidikan atas pelanggaran yang mengancam keamanan nasional,” kata jubir kepolisian Hong Kong.
Polisi mengingatkan bahwa pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional merupakan kejahatan yang sangat serius di negeri itu. Dan memberikan bantuan keuangan kepada para pelaku pelanggaran hukum juga merupakan sebuah pelanggaran serius.
“Polisi mengingatkan siapa pun yang menghasut, membantu, bersekongkol atau memberikan bantuan keuangan atau harta benda kepada orang lain untuk melakukan pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional akan dianggap bersalah. Polisi mendesak anggota masyarakat untuk mematuhi hukum,” ujar jubir Kepolisian Hong Kong lebih jauh.
612 Dana Bantuan Kemanusiaan adalah sebuah lembaga yang didirikan pada 15 Juni 2019, organisasi tersebut memberikan dukungan dan bantuan kepada beberapa orang yang terluka atau tertangkap ketika ada unjuk rasa massal, termasuk orang-orang yang terlibat dalam insiden pada 12 Juni.
Di dalam lamannya resminya, organisasi itu mengumumkan telah menghentikan aktivitasnya. “Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan dan dukungannya. Kami akan berhenti beroperasi dan kami memahami keputusan ini akan berdampak pada penerima manfaat dan keluarganya,” demikian pengumuman yayasan tersebut.
Organisasi itu juga mengumumkan bahwa platform pengumpulan dana akan dihentikan setelah pukul 23.59 pada 21 September 2021 waktu Hong Kong. Jika masih terdapat saldo, maka wali amanat akan mengumumkan rencana penggunaan saldo tersisa sebelum Oktober. (wib)
