INDOPOSCO.ID – Pengisian jabatan melalui open biddingdi tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, diwanti-wanti dari adanya praktik jual beli jabatan.
Sekretaris Umum HMI MPO Komisariat Untirta Ciwaru, Ega Mahendra mengatakan, pelaksanaan lelang jabatan harus benar-benar bersih dari praktik jual beli jabatan. Mengingat, giroh dari Open Bidding untuk mencegahnya penyalahgunaan kekuasaan dari Kepala Daerah.
Menurutnya, kompetensi dan kapasitas kepemimpinan personal harus menjadi tolok ukur penempatan seseorang pada jabatan. Jangan sampai penilaian dan pemilihan karena adanya pesanan.
“Pada saat tiga rekomendasi nama, itu yang sangat berpotensi dilakukan jual beli jabatan. Karena pada saat itu, kuasa untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan, sepenuhnya dipegang oleh kepala daerah. Kami tegaskan, jangan ada main mata dalam pelaksanaan Open Bidding ini,” katanya saat dihubungi, Kamis (2/9/2021).
Ia menerangkan, selalu ada celah kejahatan yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Apalagi, hal ini menyangkut jabatan.
Sebab berdasarkan data laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kurun waktu 2016 hingga 2021, sudah ada tujuh kepala daerah yang ditangkap karena menjalankan praktik jual beli jabatan.
“Sudah ada 7 Kepala Daerah yang ditangkap karena jual beli jabatan. Yang terakhir adalah Bupati Probolinggo. Jangan sampai Kota Serang menambah daftar nama kepala daerah yang ditangkap karena jual beli jabatan,” uajrnya. (son)
