INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya realokasi serta refocusing anggaran dalam upaya menanggulangi dampak pandemi Covid-19.
Airlangga menyampaikan refocusing anggaran dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2021 merupakan salah satu upaya yang sudah direalisasikan secara konkret melalui penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi dan penggunaan minimal sebesar 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk vaksinasi Covid-19 serta insentif tenaga kesehatan daerah.
“Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah serta penanganan Covid-19. Hal ini dapat diimplementasikan melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai wewenang masing-masing Pemda,” kata Menko Airlangga dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (1/9).
Beliau menjelaskan alokasi TKDD TA 2021 sebesar Rp780, 48 triliun dan dari jumlah tersebut, earmarked DAU atau DBH, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, serta Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk penanganan Covid-19 baru terserap 37,77 persen. Kemudian earmarked DAU atau DBH untuk penanganan Covid-19 secara nasional sampai 24 Agustus 2021, baru terserap 27,97 persen atau sebesar Rp10,95 triliun.
Dalam penanganan pandemi, lanjut Airlangga, pemda diharapkan dapat bergerak cepat serta berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya, maupun dalam bentuk program-program kerja.
“Beberapa inovasi dari beberapa daerah yang dapat direplikasi seperti dari Kabupaten Kudus yang sudah berhasil menekan angka kasus Covid-19 dengan mewajibkan isolasi terpusat ketika kasus aktif sedang pada puncaknya,” ujarnya
Tidak hanya itu, ia juga mencontohkan aksi tanggap Pemda Kalimantan Selatan yang membantu membeli hasil panen petani untuk kemudian disumbangkan kepada masyarakat yang sedang Isolasi Mandiri.
Tidak cuma itu, di Kota Palu terdapat Kampung Tangguh dengan Posko PPKM serta Posko Induk Kelompok Informasi Masyarakat yang didukung Duta Covid-19 untuk mengedukasi masyarakat supaya taat protokol kesehatan, juga menjelaskan Mengenai vaksinasi, serta mendukung percepatan pelaksanaan 3T.
“Kota Semarang membebaskan PBB untuk membantu meringankan biaya pengusaha serta warga. Begitu juga Kota Makassar yang mencetuskan Program Makassar Recover untuk membangkitkan kembali kondisi masyarakat dari sisi kesehatan serta ekonomi di tengah pandemi ini,” ucapnya.
Lebih lanjut Airlangga menganjurkan pemda melakukan inovasi untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi agar masyarakat Indonesia dapat mempersiapkan diri hidup bersama dengan Covid-19 serta mengubah pandemi menjadi endemi.
“Strategi percepatan vaksinasi di daerah salah satunya dilakukan dengan menyediakan dashboard untuk memantau stok vaksin secara real time di daerah. Khusus daerah aglomerasi di mana terdapat aktivitas ekonomi serta mobilitas yang tinggi, pemerintah memberi alokasi tambahan serta peningkatan dukungan tenaga vaksinator dari TNI atau Polri serta lembaga lainnya,” tutur dia. (mg2)
