INDOPOSCO.ID – Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dr. Rudy Salahuddin, menjelaskan potensi ekonomi digital di Indonesia ataupun kawasan Asia Tenggara (ASEAN) perlu dibarengi dengan peran pemerintah dalam hal regulasi yang jelas serta terstruktur, sampai pemerataan akses, infrastruktur, serta edukasi.
Di tahun 2015-2020 terjadi peningkatan pengguna internet yang signifikan di ASEAN, mencapai 400 juta orang. Data pada Januari 2021 membuktikan tingkat penetrasi koneksi seluler di ASEAN mencapai 132 persen dari keseluruhan populasi; dengan tingkat penetrasi 69 persen untuk pengguna media sosial aktif.
“Jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 202,6 juta orang pada tahun 2020, dibanding tahun- tahun sebelumnya sebesar 175,4 juta,” tutur Rudy dalam paparannya di sebuah seminar web, ditulis pada Rabu (25/8). Menurutnya faktor demografi selalu memiliki peran penting dalam potensi serta perkembangan ekonomi digital.
“Untuk itu, potensi yang besar ini harus diimbangi dengan peran pemerintah. Indonesia memiliki beberapa inisiatif untuk meningkatkan ekonomi digital; mulai dari infrastruktur yang menyeluruh, talenta digital, sangat bagus untuk pengembangan ekosistem ekonomi digital,” tutur Rudy.
“Oleh sebab itu, kita terus membangun infrastruktur TIK di seluruh Tanah Air melalui jaringan fiber optic Palapa Ring, menara-menara BTS, dan akses internet serta satelit multifungsi yang akan mulai beroperasi pada tahun 2023,” imbuhnya.
Lebih lanjut, untuk mengatasi kekurangan talenta digital, Rudy menjelaskan pemerintah juga terus mendukung pengembangan talenta digital dengan memberikan program pelatihan digital dalam 3 tingkat; mulai dari peningkatan kemampuan (skill), beasiswa, serta akademi kepemimpinan (leadership academy).
Program-program itu dilakukan oleh kementerian serta lembaga terkait lainnya, lembaga pendidikan, asosiasi bisnis, dan perusahaan swasta terkemuka, tutur dia.
Ekonomi digital tidak lepas dari pemberdayaan UMKM. Rudy menjelaskan, program peningkatan usaha mikro serta kecil juga sudah diumumkan.
“Gerakan Nasional BBI yang mengutamakan penjualan produk lokal telah berhasil melibatkan 4,8 juta UMKM on board ke ekosistem digital tahun lalu, serta kami juga mendukung sistem pembayaran digital. Pemerintah juga terus memberikan program bantuan keuangan sampai Rp162 triliun,” jelasnya.
Rudy melanjutkan, saat ini, Kemenko Perekonomian RI bersama kementerian serta lembaga terkait sedang menginisiasi kerangka pengembangan ekonomi digital sesuai arahan presiden dalam mendukung serta mempercepat proses transformasi digital Indonesia.
“Visinya adalah menjadi kekuatan ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terhubung, serta berkelanjutan. Kerangka pembangunan ekonomi digital Indonesia 2021-2030 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mendorong inovasi serta inklusivitas,” papar dia.
“Tidak hanya itu, investasi infrastruktur baik fisik ataupun digital, kapasitas sumber daya manusia, literasi serta talenta digital, penelitian serta pengembangan digital, pengelolaan data, serta keamanan dan dukungan finansial dan kebijakan serta peraturan yang lengkap,” imbuh Rudy. (mg2)
