INDOPOSCO.ID – Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai amandemen UUD 1945 merupakan pekerjaan tidak mudah karena perubahan pasal-pasal di dalam konstitusi akan berimplikasi luas dalam sistem ketatanegaraan serta bukan untuk tujuan politik sesaat.
Karena itu menurut dia, sebelum “pintu” amandemen dibuka, sebaiknya seluruh kekuatan politik, masyarakat sipil, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta berbagai elemen lainnya harus dapat merumuskan agenda serta batasan amandemen itu.
“Konstitusi merupakan milik seluruh rakyat, serta perubahan pada konstitusi sebaiknya didasarkan atas aspirasi serta keinginan rakyat. Perubahan itu pun tidak boleh hanya untuk tujuan politik sesaat,” tutur dia, seperti dikutip Antara Jakarta, Rabu (18/8/2021).
Dia menilai agar agenda amandemen itu fokus serta terarah, perlu dilakukan pemetaan terhadap pokok-pokok serta isu yang akan diubah.
Menurut ia, sebelum pintu amandemen dibuka, harus ada kesepakatan semua fraksi serta kelompok DPD di MPR terhadap peta perubahan yang diajukan agar tidak ada kekhawatiran kalau amandemen akan melebar kepada isu-isu lain di luar yang telah disepakati.
“Saat ini ini, amandemen UUD 1945 disebut sebagai amandemen terbatas, apa yang membatasinya? Itu tadi kesepakatan politik antar-fraksi serta kelompok DPD yang ada di MPR sehingga agar lebih akomodatif, semua elemen di luar MPR juga perlu didengar serta dilibatkan,” ucapnya.
Saleh menilai, secara teknis pelaksanaan amandemen juga tidak mudah karena dalam pasal 37 UUD 1945 disebutkan pengajuan perubahan pasal-pasal baru dapat diagendakan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
Menurut dia, untuk mengganti pasal-pasal, sidang harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR, serta putusan untuk mengganti pasal-pasal hanya dapat dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen plus satu dari seluruh anggota MPR. “Selain berbagai kepentingan politik yang mengelilinginya, persoalan teknis ini juga diyakini menjadi alasan mengapa amandemen sulit dilaksanakan,” tuturnya.
Padahal menurut dia, pada era MPR periode 2009-2014, isu amandemen sempat menguat atas usulan DPD serta wacana itu berlanjut pada periode 2014-2019. (mg2/wib)
