INDOPOSCO.ID – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menemukan adanya dugaan pemotongan ataupun penyelewengan terhadap insentif tenaga kesehatan (nakes) penanganan Covid-19 di salah satu rumah sakit di Kota Serang.
Kordinator MAKI Boyamin Saiman di Serang, Kamis menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan investigasi atas adanya laporan terhadap dugaan pemotongan insentif nakes tersebut. Hasil investigasi itu selama 2 hari di salah satu rumah sakit dj Kota Serang, terdapat indikasi kuat dugaan pemotongan atau penyelewengan honor nakes tersebut.
“Minggu kemarin saya dapat laporan ada dugaan pemotongan, penyunatan. pengurangan ataupun apapun itu namanya, atas upah tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Anggaran ini bersumber dari APBN melalui Kementerian Kesehatan serta disalurkan ke rumah sakit,” tutur Boyamin Saiman pada wartawan.
Beliau menjelaskan, kalau laporan itu mengenai sistem pemberian upah nakes itu dimasukkan ke rekening masing-masing nakes.
“Para nakes ini awalnya disuruh untuk rekening atas nama masing- masing nakes. Akan tetapi buku tabungan serta ATM-nya tidak dikasihkan ke para nakes,” tutur Boyamin.
Belum lama diketahui, tutur ia, pada bukan Juli ini buku tabungan serta ATM diberikan, sehingga setelah di cek di rekening masing- masing diketahui uang yang masuk serta keluar.
Baginya, upah nakes yang masuk itu diperkirakan untuk waktu 6 bulan lalu, sekitar Desember 2020 hingga Mei 2021 atau antara Januari 2021 hingga Juni 2021. Rata-rata uang yang masuk sekitar antara Rp20 juta hingga 50 juta, tergantung posisi serta jabatan masing-masing nakes.
” Jadi pada saat nakes itu mengecek ke bank selisih yang tertera itu masing- masing antara Rp8 juta hingga Rp25 juta. Sehingga mereka bisa mengambil uang antara Rp7 juta hingga Rp25 juta,” tutur Boyamin.
Dengan begitu, tutur Bonyamin, nakes yang honorariumnya Rp50 juta hanya dapat mengambil antara Rp20 juta hingga Rp25 juta serta yang honornya Rp20 juta hingga Rp30 juta, hanya dapat mengambil antara Rp8 juta hingga Rp10 juta.
Atas temuan dugaan pemotongan itu, pihaknya langsung melaporkan ke Polda Banten. Adapun dugaan pelanggarannya apa, nanti Polda Banten yang akan merumuskan untuk proses tindaklaniutnya.
“Apakah ini dugaan pelanggaran Hukum perbankan sebab adanya pengurangan selisih yang tidak terecord atau dugaan pelanggaran lain. Namun nyatanya para nakes itu hanya dapat mencairkan sejumlah saldo terakhir,” tutur Boyamin. (mg2)
