INDOPOSCO.ID – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil membagikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, namun tidak masuk dalam data penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Setelah menyalurkan bantuan kepada masyarakat Bandung Raya dan Kabupaten Bekasi, Ridwan Kamil membagikan bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Cianjur dan Bogor, pada Sabtu (24/7/2021).
Ia mengatakan bantuan diberikan sebagai kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar kepada masyarakat. Selain membagikan bantuan secara langsung, ia juga menyemangati masyarakat agar tetap kuat dan bisa keluar dari situasi sulit akibat pandemi Covid-19.
“Sesekali pemimpin turun menyemangati bahwa kita punya empati, punya rasa solidaritas dan mendoakan,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini di Kabupaten Cianjur.
Kang Emil menuturkan, selain di Kabupaten Cianjur, Pemprov Jabar juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat di 27 kabupaten/kota di Jabar. Ia juga sudah mengarahkan seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar untuk memberikan bantuan sembako di 27 daerah.
“Hari ini 27 kota/kabupaten serentak didatangi para kepala dinas yang saya tugaskan. Karena hari ini, seluruh dinas adalah Dinas Kesehatan. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah relawan. Saya minta juga wali kota/bupati. Poinnya bukan soal teknis atau tidak, teknis ada Dinas Sosial yang terstruktur, tapi ini lebih kepada atensi kepada masyarakat,” katanya.
Di sela-sela kegiatan membagikan bantuan, Kang Emil menyempatkan diri mengunjungi rumah makan di Kabupaten Cianjur. Ia membeli makanan dan membungkusnya. Karena selama PPKM Level 4, rumah makan dilarang melayani dine in atau makan di tempat.
“Mereka menerapkan ketaatan luar biasa di sektor restoran yang tidak menerima dine in (makan di tempat). Jadi hanya bisa take away. Pendapatan restoran memang turun luar biasa, dari 100 persen tinggal 20 persen. Jadi ini simpati saya untuk bisnis kuliner,” katanya
Selain itu, Kang Emil pun berencana mengusulkan agar kebijakan PPKM bisa dilonggarkan dengan berbasis level atau berbasis mikro kembali. Artinya, jika ada satu desa di suatu kabupaten/kota yang tidak termasuk zona merah, bisa dilonggarkan asalkan situasinya sudah mulai membaik.
“Saya akan usulkan skala proporsional sebagai solusinya. Jadi zona merah tetap ketat, tapi setelah saya keliling saya harap level 4 berbasis mikro juga. Jadi jangan satu kabupaten merah. Padahal ada desa yang tidak masuk zona merah. Sehingga tidak dipersamakan. Saya akan usulkan ke pemerintah pusat,” katanya.
Usulan tersebut akan disampaikan karena tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit di Jabar sudah berangsur menurun. Selain itu, kata Kang Emil, ketertiban para pengusaha, khususnya kuliner, cukup baik dengan tidak lagi menerima pelanggan dine in atau makan di tempat. (dam)
