INDOPOSCO.ID – Pemerintah masih memiliki tunggakan hutang kepada rumah sakit (RS) terkait penanganan Covid-19. Perhimpunan rumah sakit Indonesia meminta pemerintah melakukan percepatan pembayaran tunggakan senilai Rp13,9 triliun tersebut.
“Jadi ada tunggakan insentif tenaga kesehatan (Nakes) dan tunggakan klaim RS,” beber Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Edi Priyono dalam acara daring, Minggu (25/7/2021).
Menurut dia, tunggakan klaim RS sudah terjadi 2020 lalu. Biaya penanganan Covid RS di 2020 sebesar Rp22,08 triliun. Tunggakan sebesar Rp8 triliunan sudah dilunasi.
“Sisanya Rp13,9 triliun ini masih dalam proses,” ucapnya.
Ia menjelaskan, mekanisme penagihan klaim RS terlebih dahulu harus diverifikasi. Dan dilakukan oleh BPJS Kesehatan di daerah. Dan hingga saat ini masih banyak tagihan RS yang belum diverifikasi oleh BPJS Kesehatan.
“Jadi ada yang belum diverifikasi secara administratif dan medis (tindakan),” terangnya.
Tagihan yang sudah terverifikasi, lanjut dia, akan ada verifikasi ulang di pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proses verifikasi inilah yang kemudian menyebabkan proses pencairan tagihan tidak bisa cepat.
“Ini dana APBN, jadi kita harus patuh aturan tersebut,” katanya.
Ia mengatakan, Presiden Jokowi minta dilakukan percepatan pembayaran taguhan tersebut. Dengan membentuk tim verifikasi di provinsi.
“Kami juga menyepakati uang muka, tapi belum kami sepakati besarannya. Jadi misalnya nanti ada tagihan RS Rp10 miliar, maka akan dibayarkan Rp4 miliar atau Rp5 miliar dulu. Sambil menunggu hasil verifikasi, kalau ada kurang bayar akan dilunasi,” ujarnya. (nas)
