INDOPOSCO.ID – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan, ajakan penolakan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) melalui media sosial (medsos) merupakan wujud solidaritas publik.
“Itu wujud kekecewaan publik. Aksi mereka dijamin undang-undang (UU) freedom of speech atau kebebasan berpendapat. Yang penting ikut aturan protokol kesehatan (Prokes),” ujar Jerry Massie melalui gawai, Sabtu (24/7/2021).
Ia menilai, selama ini pemerintah selalu menyebut keselamatan rakyat adalah hal yang utama. Sejauh ini pernyataan tersebut kontradiksi dengan jumlah korban meninggal karena Covid-19 yang tembus hingga 70 ribu.
“Mana ada kepemimpinan yang baik akan seperti ini. Di saat krisis dan kritis para pemimpin kita tak punya the way out and solution hanya rapat melulu dan kerjaanya data-mendata,” katanya.
Ia berpendapat, pemberlakuan kebijakan lockdown lebih tepat dilakukan di Indonesia. Dari pada kebijakan PPKM Darurat.
“Istilah terlalu banyak tapi aplikasi di lapangan itu-itu saja. Banyak yang mengeluhkan akan PPKM ini publik beralasan mau tinggal di rumah tak beraktifitas cukup berat lantaran tak bisa makan,” terangnya.
Semestinya, dikatakan Jerry, pemerintah telah menyiapkan kebutuhan logistik selama penerapan PPKM Darurat. Tentu, kebutuhan tersebut untuk memastikan mereka tidak melakukan aktifitas di luar rumah.
“Kenapa, kemudian pemerintah enggan menerapkan lockdown, karena semua keperluan dan kebutuhan masyarakat harus ditanggung pemerintah,” ungkapnya. (nas)
